batampos.co.id – Setelah melalui proses panjang sejak melakukan penyelidikan di pertengahan tahun 2016 lalu. Kejati Kepri akan merilis dugaan korupsi Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Natuna, pada awal bulan April mendatang.
“Kita lihat nanti. April akan kita naikan (tersangka). Karena sekarang masih penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi,” kata Aspidsus Kejati Kepri, Ferytas, Selasa (21/3).
Dikatakan Ferytas, pihaknya juga telah mengantongi nama calon tersangka. Yang mana nama calon tersangka tersebut sudah siap diberkas penyidikan. Sebab, pihaknya sudah menemukan alat bukti unsur melawan hukum dalam kasus tersebut.
“Temuan melawan hukum serta kerugian negara telah diketahui. Sehingga sudah cukup untuk kami menetapkan tersangka,”kata Ferytas.
Sementara saat ditanya siapa nama calon tersangka. Ferytas enggan menjelaskan. Namun, ia menyebutkan bahwa tersangka lebih dari satu orang.
“Nanti pokoknya ketahuan berapa tersangkanya. Sekarang masih ngurus dua korupsi BSM Anambas sama KONI Natuna dulu,”ucapnya.
Dugaan korupsi UT Natuna tersebut, menurut Ferytas, merugikan negara hingga Rp 1 miliar lebih dari anggaran APBD Kabupaten Natuna dengan bentuk dana Hibah yang ditunjukan kepada UPBJJ-UT Cabang Ranai Natuna.
“Modus dalam kasus ini yakni penggunaan uang negara tidak sesuai dengan keperuntukanya atau menyelewengkan anggaran untuk kegiatan lain pada tahun anggaran 2014,”pungkasnya. (ias)
Â
KLARIFIKASI
Â
Universitas Terbuka (UT) tidak pernah menerima dana hibah dari APBD Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Karena itu jika memang benar ada hibah dari APBD Kabupaten Natuna ke UT maka dapat dipastikan bahwa hibah tersebut diupayakan, diterimakan dan digunakan bukan oleh pegawai UT melainkan oleh oknum di Kabupaten Natuna dengan mengatasnamakan UT.
Sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki 40 kantor layanan / Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang tersebar di seluruh Indonesia, UT tidak mengenal dan tidak memiliki UPBJJ-UT di Natuna atau UPBJJ Cabang Ranai Natuna.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi pemerintah, UT sangat menjunjung tinggi kualitas dan kredibilitas akademik. Semua proses pembelajaran mulai dari registrasi, proses belajar mengajar, layanan bantuan belajar, ujian hingga kelulusan diselenggarakan sedemikian rupa secara sistematis dan terprogram sesuai aturan perundang-undangan serta kebijakan universitas
Klarifikasi ini disampaikan oleh Plh Kepala Pusat Humas dan Urusan Internasional, Tengku Lufiana S.Sos Senin (27/3/2017) pukul 19.35