Ketua DPRD Batam Nuryanto

batampos.co.id – DPRD Batam meminta agar Pemko Batam melakukan uji materil terhadap dua undang-undang yang mengatur keberadaan Pemko dan BP Batam.

Hal ini menyusul polemik antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tak kunjung usai, agar diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, DPRD Batam akan melaporkan kondisi BP-Pemko ke Presiden, saat kunjungannya nanti di Batam.

Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, ada dua poin usulan yang direkomendasi DPRD Batam kepada Pemko, sesuai hasil rapim, Rabu (22/3) di Batam.

“Kita akan rekomendasikan uji material. Kita mendorong uji material, biar jelas karena ini juga salah pusat. Dari dulu tidak dikeluarkan PP (peraturan pemerintah),” kata Nuryanto.

Terkait pasal yang diuji dalam UU FTZ nomor 44 tahun 2007 dan UU pembentukan pemerintah Kota Batam, Nuryanto menyerahkan ke Pemko. Namun diingatkan, pihaknya hanya ingin agar kesan dualisme kewenangan di Batam, tidak muncul lagi.

“Apanya yang diuji, biar pemerintah yang menyiapkan, yang diuji dalam UU itu,” kata Nuryanto.

Dikatakan dia, akibat polemik kewenangan aantara BP-Pemko, muncul keresahan masyarakat terkait kebijakan BP Batam. Termaksud dampak pada pelayanan yang stagnan di BP Batam. Kewenangan BP yang bisa mencabut dan merobah PL termaksud peruntukan, sehingga menimbulkan keresahan-keresahan ditengah masyarakat.

“Stop pelayanan yang tak bermutu yang hanya menibulkan kegaduhan,” cetusnya.

BP dan Pemko sama-sama ada berdasarkan aturan. Ada UU yang membawahinya. Seharusnya, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah (PP), untuk mengatur hubungan kedua lembaga.

“DPRD tidak menyalahi pemko atau BP Batam. Yang kita harapkan keluar PP, sehingga kewenangan dua lembaga ini menjadi jelas,” ucapnya.

“Sehingga setiap lembaga muncul ego dan menimbulkan masalah,” sambungnya.

DPRD Batam sendiri, lajut dia, sudah melakukan upaya, mendorong pusat mengeluarkan PP. Terakhir lembaga eksekutif ini merekomendasikan, karena ke sejumlah kementerian. Termaksud ke Menko Perekonomian, Menteri PAN dan RB. Namun sampai saat ini belum ada hasil atau kesepakatan yang menegaskan kewenangan kedua lembaga ini.

“Pemko dengan UU otonomi daerah, BP dengan PP 46, tapi faktanya gak rukun-rukun. Makanya kita dorong uji material biar jelas. Lagian kalau menunggu PP ini sama dengan menunggu sesuatu yang tak pasti,” ungkap Nuryanto.

Pihaknya juga mengaku akan melaporkan dualisme BP-Pemko ke presiden, saat berkunjung ke Batam, hari ini, Kamis (22/3). Harus ada sikap tegas dari presiden, agar tidak ada lagi ego di masing-masing sektoral. “Kalau ada kesempatan kita sampaikan. Termasuk menyampaikan pertumbuhan Batam hanya 5,3 persen, meski sudah memiliki fasilitas FTZ,” jelasnya. (rng)

Respon Anda?

komentar