ilustrasi

batampos.co.id – Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang mengalir ke Pemko Batam lebih dari Rp 20 miliar masuk kategori pendapatan asli daerah (PAD) untuk pos pendapatan lain-lain yang sah, dari sumbangan pihak ketiga.

“Iya, uang itu masuk ke pendapatan dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana waktu itu proses uang masuk, dan siapa yang menyerahkan itu,” kata Asmin Patros, mantan anggota DPRD Kota Batam periode 2004-2009.

Soal penggunaan uang tersebut, Asmin mengatakan tak ada perlakukan khusus. Uang tersebut bisa digunakan apa saja untuk pembangunan Kota Batam.

“Beda dengan dana IMTA. Penggunaannya jelas untuk mengembangkan SDM tenaga kerja. Jadi kalau ini tidak spesifik bisa kemana-mana,” ujar Asmin.

Asmin, yang kini anggota DPRD Provinsi Kepri itu juga mengungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahunan BPK, uang tersebut tidak menjadi temuan. Meski demikian, Asmin mengaku tidak mengetahui ada atau tidaknya aturan yang mengizinkan uang tersebut masuk ke Pemko Batam.

“Kalau masalah legalitas saat itu saya kurang tahu. Tetapi ini bisa diusut,” katanya.

Mantan anggota DPRD Kota Batam periode 2004-2009 itu juga mengakui bahwa ada pembahasan di DPRD mengenai masuknya uang tersebut ke kas Pemko Batam.

“Saya lupa di pembahasan mana waktu itu, tetapi itu ada masuk,” katanya.

Senada dengan Asmin, Irwansyah yang juga menjabat sebagai legislator Kota Batam di periode itu membenarkan UWTO Baloi Kolam itu masuk ke PAD untuk pos pendapatan lain-lain yang sah, dari sumbangan pihak ketiga.

“Katanya itu dari UWTO Baloi Kolam. Saya masih baru pada saat itu,” katanya.

Ditanya mengenai ketentuan pendapatan dari UWTO ke kas Pemko Batam, Irwansyah mengaku saat itu tidak dijelaskan oleh Pemko Batam.

“Kita diberitahu ada uang masuk ke kas daerah. Dan itu tercatat. Tetapi mekanisme penerimaan seperti apa, kita tidak tahu,” katanya.

Kasus Baloi Kolam ini mencuat kembali setelah keluarnya Legal Opinion (LO) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara(Jamdatun) Kejaksaan Agung yang meminta pengalokasian lahan (PL) kepada 12 perusahaan yang tergabung dalam satu konsorsium, tidak dapat dilanjutkan dan lahan harus dikembalikan ke negara. Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) senilai Rp 44,082 miliar yang telah terlanjur dibayarkan pengusaha, wajib dikembalikan.

Persoalannya, UWTO yang kini bernama UWT itu tidak semuanya masuk ke kas Badan Pengusahaan Batam. Uang tersebut juga mengalir ke kas Pemko Batam dengan nilai yang cukup besar. Mencapai Rp 20 miliar lebih.

Uang itu mengalir saat BP masih dipimpin Ismeth Abdullah dan Pemko Batam dipimpin duet Nyat Kadir dan Asman Abnur. Asman kini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengakui adanya aliran dana UWT Baloi Kolam. Namun ia  tak tahu persis besaran angkanya karena terjadi jauh sebelum ia menjadi orang nomor satu di Pemko Batam.

“Memang ada, tapi setahu saya tak dibagi dua,” katanya beberapa waktu lalu.

Pada dasarnya kasus Baloi Kolam mencuat setelah BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap BP Batam. BPKP menemukan aliran dana ke Pemko Batam dari UWTO Baloi Kolam, padahal tidak ada aturan yang mengatur dan membolehkan.

Mantan Deputi III BP Batam, Istono, kemudian buka suara terkait temuan BPKP itu. Ia membenarkan Baloi Kolam telah dialokasikan kepada sejumlah perusahaan sejak tahun 2004. BP Batam atau dikenal saat itu sebagai Otorita Batam (OB) bekerjasama dengan Pemko Batam untuk mengelola kawasan tersebut.

“Dengan janji bagi hasil UWTO. OB saat itu berperan sebagai pelaksana teknis,” ungkapnya beberapa waku lalu. Saat itu kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua OB, Ismeth Abdullah dan Wakil Wali Kota Batam, Asman Abnur.

Uang Baloi Kolam kemudian masuk ke rekening bersama BP Batam dan Pemko Batam tahun 2004, jauh sebelum status Baloi Kolam berubah dari hutan lindung menjadi area peruntukan lain (APL). Pemko sempat mau mengembalikan uang tersebut pada 2005, namun tak kunjung terlaksana.

Rekening bersama kemudian ditutup pada Rp 2008 dengan sisa saldo sekitar Rp 15 miliar. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening BP Batam di salah satu bank pemerintah.

Istono menganggap hal tersebut sebagai suatu kesalahan karena pada dasarnya pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di Batam adalah BP sehingga Pemko Batam tidak berhak menerima UWT. Namun saat itu, Pemko Batam meminta sebagian dana UWTO Baloi Kolam dengan alasan Otonomi Daerah (Otda).

“Itu alasan Pemko, mereka saat itu Otda, sehingga diberikan. Tapi saat itu tidak disalahkan auditor. Tapi kemudian untuk UWTO, kami tidak mau lagi bagi,” beber Istono beberapa waktu lalu. (ian)

Respon Anda?

komentar