batampos.co.id – Hingga saat ini masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi di Natuna belum sepenuhnya memiliki hak atas tanah yang dikelola sejak tahun 70 an lalu.

Sekretaris Daerah Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, Pemerintah Daerah bersama Kementrian PDT dan Transmigrasi, Provinsi Kepulauan Riau untuk menerbitkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi yang sudah dikelola masyarakat ada tahapannya.

Tahun 2017 ini sudah diterbitkan 450 sertifikat untuk lahan transmigrasi di Kecamatan Bunguran Batubi. Diantaranya di Desa Batubi Jaya sebanyak 198 sertifikat tanah, di Desa Gunung Putri sebanyak 144 sertifikat tanah dan di Desa Sedarat Baru sebanysk 108 sertifikat tanah.

“Tahun ini sudah diterbitkan 450 sertifikat hak milik warga di transmigrasi. Dan itu akan terus di data lagi bagi warga yang belum memiliki sertifikat hak milik,” ujar Siswandi.

Siswandi, mengaharapkan persoalan kepemilikan lahan pertanian di transmigrasi tuntas. Permasalahan beban tugas pendataan dan penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Sesuai regulasi yang berlaku serta diselenggarakan secara tuntas melalui koordinasi yang harus dibangun secara solid.

Dirjen PK Transmigrasi Kementrian PDT, Irmanto mengatakan, Pemerintah sudah memperioritaskan menyelesaikan persoalan sertifikat tanah transmigrasi. Dan mengharapakan komunikasi dan koordinasi antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupatrn berjalan baik. Agar administrasi sertifikat hak milik warga transmigrasi di Natuna secepatnya diselesaikan.

“Penyelesaian adminitrasi sertifikat hak milik tanah transmigrasi di Natuna perlu komunikasi dan koordinasi,” sebut Irmanto.

Persoalan sertifikat hak milik tanah yang ditempati warga transmigrasi di Natuna merupakan tuntutan masyarakat sejak lama. Puluhan tahun menempati kawasan transmigrasi namun belum memiliki kejelasan. Saat ini ada sekitara 2.000 lebih kepala keluarga tinggal di kawasan transmigrasi. (arn)

Respon Anda?

komentar