batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri harus bergerak cepat apabila ingin membuat APBD Kepri berlipat-lipat ganda. Syaratnya adalah harus serius untuk merebut Partisipan Interst (PI) 10 persen terhadap pengelolaan minyak dan gas (Migas) di Natuna dan Anambas. Apabila 2018 tidak berhasil, Provinsi Kepri akan merugi 30 tahun kedepan.
“Kalau peluang di depan mata kita sia-siakan, maka kerugian besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan hilang,” ujar Direktur PT. Pembangunan Kepri, Rudianto Ruben menjawab pertanyaan media di Kantor BMUD Kepri, Tanjungpinang, Minggu (26/3).
Pria yang akrab disapa Ruben tersebut menjelaskan, salah satu blok yang akan segera berproduksi pada 2018 mendatang adalah Blok North West Natuna atau yang dikenal dengan sebutan Ande-Ande Lumut. Dijelaskannya juga, untuk mendapatkan PI 10 persen dari blok tersebut, Pemerintah Provinsi melalui badan usaha yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas harus harus melakukan penyertaan modal sebesar Rp1 triliun.
“Kalau untuk kita tidak perlu repot mengurusi modal, karena Santos selaku pemegang blok siap membantu. Tentu ini satu kemajuan bagi Kepri,” papar Ruben.
Diungkapkan Ruben, saat ini pihaknya sudah membentuk PT Pembangunan Kepri North West Natuna yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas. Hanya saja memang butuh penyertaan modal lagi sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membuka kantor penghubung di Jakarta, karena perusahaan gas basecampnya di Jakarta.
“Rp10 miliar sianturi bonus bagi Pemerintah Pusat. Kami juga sudah merampungkan pengurusan 160 perizinan terkait hulu minyak dan gas. Selain itu akan bekerjasama dengan Konsultan Migas ITB dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM),” jelas Ruben.
Masih kata Ruben, peluang depan mata ini jangan sampai lepas. Karena Pemprov Kepri bisa kehilangan Rp320 triliun dari 34 sumur yang ada didalam Blok Ende-Ende Lumut. Asumsi tersebut didapat dengan nilai $30 Perbarel . Sedangkan di Natuna dan Anambas ada 16 blok. Blok besar lainnya adalah Chokang juga punya potensi yang menjanjikan.
“Kita tidak perlu congok, dapat kelola lima blok saja. Itu sudah luar biasa,” tutup Ruben.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan PI adalah harapan emas tentunya bagi Provinsi Kepri untuk meningkatkan nilai APBD Kepri. Selain itu juga bisa mempercepat Pembangunan di daerah. Terkait penyertaan modal bagi anak perusahaan BUMD harus segera dituntaskan pula.
“Banyak keuntungannya yang kita dapat. Apalagi terlibat langsung didalaminya. Sehingga tidak mudah tertipu,” ujar Iskandarsyah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebutkan, pihaknya juga akan memberikan masuka-masukan kepada Pemprov Kepri. Ditegaskan, untuk merebut peluang ini memang harus sedikit berkorban. Masih kata Iskandarsyah, Kepri jauh tertinggal dibandingkan dengan pergerakan daerah penghasil migas lainnya.
“Kita bisa berkaca dari daerah penghasil migas lainny. Dari PI mereka bisa sejahtera, Pembangunan daerah bergerak cepat. Persoalan ini harus segera kita tuntaskan,” tutup Iskandarsyah.(jpg)