Kamis, 28 Maret 2024

Penjualan Rokok Tidak Ada Kontribusi untuk PAD

Berita Terkait

Petugas mengamankan rokok tanpa cukai di Kantor Bea Cukai Tanjungpinang, Jumat (24/3). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengaku peredaran rokok di kawasan Tanjungpinang tidak memberikan kontribusi sedikitpun kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga jenis-jenis rokok yang ditetapkan diedarkan di Tanjungpinang dijual ke luar daerah atau keluar dari Kawasan Free Trade Zone (FTZ).

“Sebenarnya peredaran rokok gak ada manfaatnya bagi daerah. Namun dikarenakan isu peredaran rokok ilegal kian melejit, semua pihak harus menindaklanjutinya,” ujar Lis, ketika diwawancarai, kemarin.

Isu permasalahan predaran rokok di luar kawasan FTZ, kata Lis, harus segera ditangani Pemprov Kepri. Sebab fakta di lapangan kabupaten/kota yang memiliki Kawasan FTZ tak dapat menikmati kontribusi peredaran rokok tersebut. Baik itu Tanjungpinang, Bintan, Batam dan Karimun.

Agar daerah yang memiliki Kawasan FTZ dapat menikmati kontribusinya, lanjut Lis, diharapkan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun segera merespon permasalahan tersebut. Caranya dengan bersama kabupaten/kota lainnya mengusulkan pajak khusus peredaran rokok kepada Pemerintah Pusat.

“Seharusnya Pak Gubernur (Nurdin Basirun) bisa menggali isu hangat rokok agar bermanfaat bagi daerah. Salah satunya usulkan pajak khusus rokok yang dijual keluar FTZ untuk daerah. Angkanya tidak sama besar dengan pajak rokok secara nasional. Terpenting ada kontribusi untuk daerah,” bebernya.

Ditanya pelaksanaan koordinasi antara kepala daerah dalam menanggapi masalah rokok, Lis mengatakan kelemahan pejabat didaerah Kepri ini adalah doyan dengan gengsi dalam berkoordinasi. Apalagi jika sudah menduduki jabatan yang tinggi paling pasti enggan melakukan komunikasi dan koordinasi.

Untuk meningkatkan hubungan antara daerah, kata Lis, tidak hanya sekedar berkoordinasi melalui sistem birokrasi saja. Tetapi juga bisa dengan sistem lainnya. Sebab jika mengandalkan satu sistem roda pemerintahan tak akan bisa berjalan.

“Ingat kedudukan itu hanya bersifat sementara saja. Maka jadi pejabat harus saling berkoordinasi. Seperti saya tidak malu untuk koordinasi dengan siapapun karena koordinasi itu untuk kepentingan bersama khususnya Kepri,” ungkapnya. (ary)

Update