Ketua Lembaga Adat Melayu Kepri Abdul Rozak bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Ulyantina Meity menandatangani nota kerjasama saat acara rapat koordinasi teknis kemitraan di Da Vienna Boutique Hotel, Nagoya, Kamis (30/3).Kegiatan tersebut diikuti oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri menjalin kemitraan dengan TNI, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kepri. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri menjalin kemitraan dengan TNI, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kepri dalam rapat koordinasi teknis kemitraan di Da Vienna Boutique Hotel, Nagoya, Kamis (30/3).

Rapat ini membahas peran pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Ulyantina Meity mengatakan adanya kesepakatan bersama dalam program KKBPK ini bisa memperlihatkan hasil yang lebih baik.

“Karena mengingat tenaga petugas lapangan kami sangat terbatas. Dengan bermitra dengan TNI, LAM dan LPM Kepri, jangkauan BKKBN bisa semakin luas lagi. Selain itu, mitrakerja ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kinerja kami,” kata Ulyantina.

Ia juga berharap kepada mitra kerja, suatu saat pembuatan Kelompok Kerja (Pokja) semuanya bisa jadi leading sector dan bekerja sama membangun masyarakat yang lebih baik.

Ketua LAM Kepri, Abdul Razak mengatakan LAM siap membantu dan bekerjasama dengan BKKBN. “Kita bisa bersinergi dalam memberikan syiar dan penguatan keluarga. Mengingat objek atau sasaran utama kita adalah masyarakat yang terbilang awam. LAM sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat pedesaan bisa memberikan pengertian secara halus betapa pentingnya program KB ini,” jelas Razak.

Ketua Umum DPD LPM Provinsi Kepri, Syafruddin Saa’doen menyanggupi kemitraan dengan membangkitkan kinerja masyarakat. “LPM merupakan motor penggerak, kami juga aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” kata Syafruddin.

Kasi Ter Korem 033/WP, Kolonel Infantri Luhut Marpaung mengatakan selain dalam operasi militer, TNI juga aktif memberikan pemberdayaan masyarakat. Apapun kebijakan program pemerintah melalui BKKBN bisa sejalan dengan TNI. “Saya pikir ini sangat pas dan efektif melibatkan Babinsa kami yang ada sampai tingkat desa,” kata Luhut.

“Misi ini penting, karena jika terjadi ledakan penduduk yang tidak terbendung akan berakibat pada dampak sosial. Kami juga akan mengarahkan kepada seluruh prajurit untuk menyebarkan dan mengadopsi program KKBPK ini, ” pungkasnya. (cr18)

Respon Anda?

komentar