Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Sekda Karimun M Firmansyah ketika membayar pajak PBB didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Karimun Kamarulazi. F. Tri Haryono/batampos

batampos.co.id – Badan Pendapatan Daerah Karimun, Kamis (30/3), menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Karimun. Penyerahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pribadi maupun rumah dinas diawali dari Bupati Aunur Rafiq, dan Sekretaris Daerah M Firmansyah.

”Diharapkan, agar Wajib Pajak (WP) segera membayar PBB-P2. Kan tidak terlalu mahalah, saya saja tidak mencapai Rp 300 ribu untuk rumah pribadi dan rumah dinas,” ungkapnya.

Dengan membayar PBB-P2, secara otomatis masyarakat membantu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun. Agar dana yang terkumpul dari PBB-P2 bisa digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Walaupun, target tahun ini hanya Rp5 Miliar mudah-mudahan terealisasi melebihi target.

”Alhamdulillah, di sektor PBB-P2 setiap tahunnya target selalu melewati batas. Artinya, masyarakat sudah sadar untuk membayar PBB-P2,” ujar Aunur.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Karimun Kamarulazi menuturkan, di sektor PBB-P2 merupakan objek pajak daerah yang sejak tahun 2014 dalam pengelolaanya sudah dialihkan dari Kantor Pajak Pratama Tanjungbalai Karimun ke Pemerintah Kabupaten Karimun. Dimana selama tahun 2014 hingga 2016 lalu, pencapaian realisasi PBB per lahan meningkat dan ditahun 2015 sudah terealisasi sebesar Rp 5,2 miliar dari target Rp 4,7 miliar. Selanjutnya tahun 2016 lalu, target Rp5,1 miliar yang sudah terealisasi mencapai Rp 5,2 miliar.

”Tahun 2017 ini jumlah SPPT yang sudah kita terbitkan sebanyak 76,235 lembar dengan nilai rupiah mencapai Rp7,015 miliar yang tersebar di 12 kecamatan dan 71 desa/kelurahan,” paparnya.

Lanjutnya, dalam pelaksanaan pemungutan PBB, nantinya akan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak (WP) adalah validitas data atas objek pajak yaitu kesesuaian luas tahan, luas bangunan, nama subjek serta lokasi objek karena dasar dari penetapan nilai yang harus dibayarkan. Sehingga, semua informasi yang sudah terdata akan diterbitkan SPPT PBB nantinya.

”Yang penting data. Takutnya, nanti kita penerima WP mendapatkan surat SPPT yang double. Mereka pasti bayar, tapi satu karena satu lagi sama. Ini sering terjadi di beberapa waktu lalu,” ucapnya. (tri)

Respon Anda?

komentar