batampos.co.id – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menginginkan pada 2017 ini, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) bisa mulai pertengahan tahun.
“Idealnya memang begitu sesuai amanat undang-undang,” kata Jumaga, kemarin.
Karena jika bisa dibahas lebih cepat, tentu pengesahann bisa digegas lebih cepat. Dari situ, juga memberi kemudahan bagi Pemprov Kepri maupun DPRD Kepri dalam merancang kebijakan umum pada APBD murni tahun selanjutnya. Sehingga tidak ada keterburu-buruan dalam pembahasannya dan bisa disusun lebih matang peruntukannya.
Untuk mewujudkan keinginan pembahasan APBD pada pertengahan tahun, tidak ada jalan lain kecuali dengan menuntaskan pelbagai agenda kerja yang masih menumpuk pada masa sidang kedua yang sudah dibuka pada awal bulan ini.
Mulai dari penyelesaian laporan reses masing-masing Anggota DPRD Kepri yang sudah dilangsungkan pada 25 Maret hingga 1 April lalu. Karena selanjutnya ada agenda Musrembang Provinsi Kepri.
“Kemudian kami juga harus menyelesaikan tugas tertinggal dari masa sidang pertama yaitu LKPJ dan ranperda pajak daerah,” kata Jumaga.
Dimasa sidang kedua ini, sambungnya ada setidaknya beberapa agenda yang segera dibahas. Beberapa yang dianggap penting dan memerlukan perhatian antara lain, Ranperda ketenagalistrikan dan bantuan hukum. Perda ini, akan bersama-sama dikerjakan dengan perda rutin lainnya seperti APBD-P, pertanggungjawaban APBD 2016. (aya)