batampos.co.id – Lebih 200 tenaga honorer sekolah tak digaji selama tiga bulan, terhitung sejak Januari hingga Maret lalu. Pencairan gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terganjal karena belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam yang mengatur tentang pencairan dana BOS.

“Kami berharap Pemko Batam segera menerbitkan Perwako ini, sehingga ratusan guru dan sekolah bisa menikmati hak mereka dari BOS,” kata Ketua Umum PGRI Kota Batam, Rustam Efendi saat menghadiri Konferensi Kerja I PGRI KotaBatam di Hotel Vista, Kamis (6/4/2017).

Menurutnya, seluruh sekolah telah menuntaskan persyaratan untuk pencairan dana BOS ini, termasuk pembuatan Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS). “Syaratnya telah kami penuhi, tinggal menunggu Perwako saja. Kami berharap dalam waktu dekat ini bisa segera dicairkan,” harap Rustam.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan, dana BOS sangat membantu sekolah dalam operasional. Saat ini, terdapat 200 lebih guru honorer yang digaji menggunakan dana BOS.

Pihaknya juga telah menyampaikan kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi terkait permasalahan pencairan dana BOS ini. “Sudah kami sampaikan, tinggal menunggu Perwako saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, secepatnya akan menyampaikan masalah ini kepada Wali Kota. “Saya akan temui Pak Wali dan menyampaikan hal ini. Semoga secepatnya Perwako terbit, sehingga sekolah dan guru honorer bisa menerima haknya,” kata Amsakar usai membuka Konferensi Kerja I PGRI Batam di Hotel Vista, Sekupang.

Menurutnya, PGRI dan Dinas Pendidikan harus bekerjasama dalam menuntaskan permasalahan ini. Jangan sampai masalah ini mengganggu kinerja dan proses belajar di sekolah. “Saya pikir semua harus kompak dan bersinergilah, agar permasalahan yang ada selama ini tidak terjadi lagi,” pinta Amsakar. (cr17)

Respon Anda?

komentar