batampos.co.id – Menangani warga yang mengalami gangguan jiwa, penanganan dilakukan dengan berbeda. Bagi mereka yang memiliki kondisi tak terlalu parah atau hanya guncangan batin, tetap dilakukan penanganan medis secara intensif.
Dan agar penderita gangguan jiwa dapat segera terobati, Dinas Kesehatan Tanjungpinang tak hanya sekedar mengerahkan tenaga medis ke rumah-rumah. Namun juga menggndeng dr spesialis untuk menangani pengobatan tersebut.
“Kami juga sudah surati pemprov Kepri. Semoga dalam waktu dekat ini dokter spesialisnya bisa segera dikerahkan untuk tangani 200 penderita gangguan jiwa itu,” terang Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Rustam, belum lama ini.
Melihat fakta gangguan kesehatan jiwa yang ada di Kepri, pihak pemerintah provinsi Kepri tak memungkiri, adanya urgensi untuk membangun Rumah Sakit Jiwa. Bahkan pemprov Kepri, masuk sebagai salah satu provinsi yang diberikan peringatan oleh pemerintah pusat. Dikarenakan instruksi presiden, mewajibkan setiap provinsi membangun minimal satu rumah sakit jiwa (RSJ).
“Maka, tahun ini tengah berjalan pembangunan fasilitas untuk pengobatan gangguan jiwa,” terang Ketua Komisi IV, DPRD Kepri, Teddy Jun Askara pada Batam Pos, Kamis (6/4) kemarin.
Pembangunan yang dibiayai dengan dana APBN sebesar Rp 5 miliar ini, memulai pembangunan fisik pada 2017. Sebagaimana yang diterangkan Teddy, pembangunan tersebut berupa ruang yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban. Secara bertahap, sebagaimana konsep awal pemprov Kepri, akan merubah RS Tg. Uban sebagai RS Jiwa. Meski tetap melayani gangguan kesehatan lainnya.
“Sementara fisiknya dulu. Tahun depan, sudah mulai diajukan untuk penganggaran fasilitas di dalamnya. Termasuk nanti akan difikirkan kedepannya untuk perekrutan baru fasilitas tenaga kesehatan jiwa,” terang dia.
Dengan pembangunan RSJ ini, kemudahan akses untuk mendapatkan kesembuhan dari gangguan jiwa akan jauh lebih mudah. “Tidak ada lagi penderita yang terpaksa dirawat seadanya. Atau bahkan sampai harus repot diawa ke Pekanbaru,” ucap Teddy.
Menggesa perolehan layanan pengobatan gangguan jiwa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Tjetjep, mengatakan pembangunan ruang tersebut tak hanya satu-satunya upaya. “Saat ini juga berjalan pelatihan fasilitas tenaga kesehatan jiwa,” terang Tjetjep.
Pelatihan ini diberikan kepada 25 orang yang bakal menjadi tenaga kesehatan jiwa di RS Tg. Uban tersebut. Terdiri dari dokter dan perawat. Dan untuk sementara ini, pelayanan kesehatan gangguan jiwa hanya dapat dilayani oleh lima orang dokter melayani tujuh kabupaten/kota di Kepri. Persebaran ke lima dokter spesialis jiwa ini pun tak merata. “Lima ini dua diantaranya berada di Tanjungpinang dan tiga lainnya di Batam,” sambung dia.
Kondisi ini lantas membuat masyarakat Kepri sulit mendapatkan pengobatan jiwa. Bergubung jika harus dikirim ke Rumah Sakit Jiwa di Pekanbaru, yang mana merupakan satu-satunya alternatif pengobatan langsung. Pasien dari Kepri dibatasi. Dikarenakan kapasitas rumah sakit yang terbatas. Dan juga memprioritaskan masyarakat Pekanbaru sendiri.
Untuk saat ini, 30 warga Kepri yang menderita gangguan jiwa berat, akhirnya mendapatkan di Pekanbaru. Namun sebagian lainnya, terpaksa harus dirawat di rumah. “Namun kami pastikan, yang berat-berat ini harus bisa dirawat di RSJ. Kalau yang ringan, sementara waktu tak terlalu bermasalah jika dirawat jalan,” kata Tjetjep menerangkan.
Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai di RS Tanjunguban, lantas harus ditunggu warga Kepri hingga akhir tahun depan. Berhubung rumah sakit tersebut, diperkirakan baru dapat melayani di 2018 bulan-bulan akhir. Dikarenakan pada awal tahun, fasilitas kesehatan pendukung baru akan dilengkapi. Sehingga ruangan yang mampu menampung 20 pasien rawat inap, digunakan di penghujung 2018.
“Maka itu, imbauan kepada masyarakat untuk meminimalisir tekanan sehingga menimbulkan stres,” himbau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini, demi menekan anggan gangguan kejiwaan.
Imbauannya diikuti dengan saran untuk memperbaiki komunikasi. Baik di rumah tangga maupun, lingkungan kerja. Meminimalisir tekanan terhadap pasangan, orang tua kepada anak. Dan juga kepada para atasan ke bawahannya, berlaku pula sebaliknya.
“Dan salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini, dengan menyelenggarakan senam sehat secara rutin di masing-masing kelurahan atau pun puskesmas. Karena senam sehat ini juga salah satu cara mengurangi stres,” ucap Tjetjep.
Apa yang digesa Pemprov Kepri hari ini adalah demi menjamin kesetaraan kelayakan hidup bagi seluruh masyarakatnya. Karena depresi tidak bisa diatasi sepihak oleh para penderitanya, tapi harus dilakukan bersama-sama. Baik dari keluarga dan juga pemerintah. Seperti kata WHO, depresi itu perkara serius dan bukan sekedar ketawa belaka. (aya)