batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad berharap penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang rencananya dibuka bulan Juli mendatang bebas dari praktik pungutan liar (Pungli). Karena hal tersebut dapat merusak dunia pendidikan. “PPDB jangan dijadikan lahan uang, itu tidak boleh,” kata Amsakar, Kamis (6/4/2017).
Menurutnya, selama ini pemerintah selalu dihadapkan dengan membludaknya orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya ke negeri. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oknum sebagai peluang mendapatkan uang. “Kami tidak bisa mengakomodir semuanya, masalahnya itu- itu saja, masuk pakai duitlah, LKS lah, uang ini, uang itu. Masalah seperti ini yang merusak pendidikan di Batam,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam ini memahami antara kelulusan anak dengan sarana dan prasaran serta rasio guru tidak sebanding, sehingga membuat permasalahan pendidikan tidak pernah selesai. “Ini polemik menahun, tapi tak pernah ada solusinya,” sebut dia.
Wali Kota, menurut Amsakar, sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menghitung berapa jumlah siswa yang bisa diakomodir di sekolah negeri. “Biar selesai permasalahannya, dan PPDB bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung kebutuhan murid di sekolah negeri. “Belum selesai, baru hari ini (kemarin,red) kami mulai pendataannnya,” kata Muslim.
Muslim menyebutkan, permasalahan ini memang selalu ada terutama saat PPDB berlangsung. Tawaran ini muncul, ketika anak mereka tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan. “Dan anehnya mereka mau, tapi setelah itu protes, dan menyalahkan dinas. Harusnya dari awal mereka mendukung kami dengan tidak ikut terlibat praktik uang ini,” tambahnya.
Mengenai pratik uang yang disebutkan Wakil Wali Kota, Muslim mengaku tidak pernah mendukung praktik uang dalam PPDB. “Kalau saya yang berbuat, saya pasti akan mundur. Ini yang membuat dunia pendidikan rusak,” tutup dia. (cr17)