batampos.co.id – Akademisi Politeknik Negeri Batam, Zainuddin menilai APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2017 yang sudah diparipurnakan DPRD Kepri dengan nilai Rp3,360 triliun merupakan angka yang fantastis. Jumlah ini, menjadi tantangan bagi Pemprov Kepri untuk merealisasikan. Jangan sampai meleset ditengah jalan.

“Tahun lalu APBD Kepri dengan nilai Rp3,056 triliun, sedangkan tahun ini menjadi Rp3,360 triliun. Artinya terjadi kenaikan yang lumayan. Tetapi kondisi bisa berubah, apabila pemerintah pusat membuat kebijakan memangkas anggaran daerah,” ujar Zainuddin¬†Jumat (7/4).

Menurut Dosen Manajemen Bisnis itu, ia melihat dari dua sisi yang berbeda.  Sisi pertama pemerintah memiliki optimisme yang besar dalam meningkatkan pendapatan untuk pembangunan daerah. Artinya, secara positif, banyak program pembangunan yang tertunda, karena defisit tahun sebelumnya bisa dilaksanakan. Apalagi defisit tahun yang lalu juga banyak belanja publik yang dipangkas. Bahkan sampai tunjangan guru juga ikut dikurangi.

“Pemprov Kepri juga jangan sampai over confident, karena kekuatan APBD Kepri masih menggantungkan pada Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat. Ini yang harus diantisipasi dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang menjanjikan. Jangan sampai APBD Kepri hatrik defisit,” papar Zainuddin.

Masih kata Zainuddin, Provinsi Kepri sudah dua kali mengalami defisit APBD, karena berkurangnya DBH. Apalagi saat ini, kondisi keuangan negara juga dalam situasi tidak menjanjikan. Persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Kepri dengan Pemprov Kepri merupakan tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya. Atas dasar itu, DPRD jangan hanya bisa mengkritisi, tetapi juga harus memberikan masukan-masukan yang berguna bagi Pemprov Kepri.

“Dengan besarnya jumlah APBD tahun ini, masyarakat punya banyak harapan. Jangan sampai ini meleset lagi, dan pada akhirnya kepentingan publik yang dikorbankan,” tutup Zainuddin.(jpg)

Respon Anda?

komentar