batampos.co.id – Besarnya potensial lost dari sektor labuh jangkar di Provinsi Kepri menjadi atensi Satgas Saber Pungli. Ketua Satgas Saber Pungli Pusat, Komjen Pol Dwi Priyatno mengintruksikan, tim saber pungli di Kepri bekerja lebih keras. Sehingga tidak terjadi praktik pungli yang merugikan negara, Provinsi Kepri khususnya.
“Kepri adalah Provinsi Kepulauan, tentu metode kerjanya harus berbeda dengan Provinsi daratan. Selama lima bulan Saber Pungli dibentuk, kita sudah menerima 125.000 aduan,” ujar Komjen Pol Dwi Priyatno usai membuka Sosialiasi Rapat Kerja Saber Pungli di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (7/4).
Jendral bintang tiga tersebut juga mengatakan, aduan tersebut bersumber dari masyarakat maupun hasil lidik intelejen. Ditegaskannya, dari jumlah yang ada sebanyak 615 praktik pungli berhasil dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia juga menjelaskan, pungli adalah bahasa sosial. Adapun bagian yang masuk didalamnya adalah seperti pemerasan, korupsi, penyuapan dan sebagainya.
“Dari 615 praktik pungli yang kita OTT, nilai kerugiannya lebih dari Rp 700 miliar. Penangkapan terkahir OTT Saber pungli di Kalimantan dan Sumatera Utara yang nilai mencapai Rp 329 miliar,” paparnya.
Masih kata Dwi Prayitno, penindakan diutamakan pada pelayanan publik. Baik di sektor pendidikan, perizinan dan penegakan hukum. Menurut Prayitno, menyikap besarnya potensi praktik pungli di sektor labuh jangkar di Kepri, Saber pungli didalamnya juga ada polairut. Selain itu ada juga tim intelejen yang sudah profesional dalam bekerja.
Selain melakukan upaya penangkapan, saber pungli di pusat dan daerah juga melakukan upaya prepentif dengan melakukan sosialisasi, serta monitoring dan penyampaian tindak tanduk anggota ASN, ke pada atasan lembaga dan kepala daerah. Ditegaskannya, sebagai aparatur negara semua sudah menandatangani kontrak untuk mengabdi pada negara dan bangsa serta memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.
“Praktek Pungli ini merontokkan wibawa negara. Aksi bersih-bersih kita lakukan bukan menyasar pihak luar saja, tetapi juga melakukan pembersihan di internal kepolisian. Sehingga tidak ada aparat kepolisian yang bertindak melanggar hukum,” tegas Prayitno. (jpg)

Respon Anda?

komentar