batampos.co.id – Meskipun sudah disahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri belum ada kepastian mengenai angka bagi hasil yang biasanya disertakan oleh Pemerintah Pusat. Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah pun membenarkan.
“Karena (APBD Kepri) bergantung pada pendapatan negara. Dana terbesarnya memang dari aliran pusat. Sekarang ini Kepri masih dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerahnya,” kata Iskandarsyah pada Batam Pos, Selasa (11/4) kemarin.
Kebijakan fiskal akhir-akhir ini, diakui Iskandarsyah, belum menyatakan gejala-gejala positif. Sehingga berimbas pada keuangan Kepri yang masih penuh berharap agar tidak lagi terjadi rasionalisasi anggaran. Apalagi jika mengingat beban tambahan yang disertakan per tahun ini. Seharusnya anggaran diperkuat dan bukan disusut.
Kewenangan yang masuk ke ranah pemerintah provinsi terhitung tahun ini di antaranya, pendidikan menengah atas dan sederajat, pengelolaan kawasan laut 0-12 mil, dan juga berkenaan dengan hutan lindung.
Walau begitu, bukan berarti tidak ada kabar baik yang bisa diberikan. Iskandarsyah menyatakan, rencananya akan ada pencairan dana tunda salur ke daerah.
“Tahun ini di APBN Perubahan akan ada dana tunda salur dan tahun ini jumlahnya Rp 50 miliar,” ucap Iskandarsyah.
Dana yang sudah lama tertahan di pemerintah pusat itu harus dialokasikan tepat guna. Iskandarsyah menyebutkan, masih ada sejumlah beban pengeluaran yang berskala prioritas. Di antara yang tidak boleh terlalu lama menunggu adalah gaji seluruh guru honorer di SMA/SMK se-Kepri yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Prioritaskanlah dulu untuk menggaji guru honorer SMA/SMK. Apalagi yang berada di pulau-pulau. Jangan sampai terlalu lama buat mereka menunggu,” pungkas dia. (aya)