Warga melakukan perekaman e KTP di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, Rabu (12/4). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengingatkan Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota tidak melakukan pungli dalam pengurusan E-KTP.

Ini disampaikan Sardison setelah diserahkannya blanko e-KTP  tahap pertama  oleh pemerintah pusat ke Provinsi Kepri. Dimana dalam penyerahan ini Kepri mendapatkan 34 ribu  blanko e KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari 7 juta yang dicetak.

“Kalau dihitung dari persentasenya, Kepri baru kebagian 15 persen dari 250 ribu yang dibutuhkan. Mudah-mudahan pada bulan Mei mendatang mendapatkan tambahan lagi,” ujar Sardison menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (12/4) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Pembangunan Kepri tersebut menyebutkan, jumlah 34 ribu diperuntukan bagi tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri. Masih kata Sardison, untuk Natuna, Anambas dan Lingga masing-masing mendapatkan bagian 2.000 blanko E-KTP Kemudian adalah Kabupaten Karimun sebanyak 8.000, Tanjungpinang kebagian 6.000. Berikutnya adalah Kabupaten Bintan sebanyak 4.000. Sedangkan Kota Batam yang jumlah penduduknya cukup padat di Provinsi Kepri mendapatkan 10.000 ribu blanko E-KTP.

“Masing-masing Kabupaten/Kota di Kepri sudah menandatangi berita acara serahterima blanko E-KTP di Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri,” papar Sardison.

Menurut Sardison, blanko yang sudah diterima tersebut, dibawa langsung oleh masing-masing kabupaten/kota. Ditegaskannya, ada beberapa cacatan penting yang harus menjadi perhatian Disduk dimasing-masing kabupaten/kota. Pertama, segera melakukan percetakan E-KTP masyarakat yang sudah melakukan perekaman data.

“Kedua kepala Disduk Capil kabupaten/kota diminta untuk melakukan monitoring langsung. Karena retan terjadi pungli,” tegas Sardison.

Ditambahkannya, Disduk juga diminta memberikan perhatian bagi para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan. Sehingga lebih diprioritaskan dalam hal pengurusan E-KTP. Dikatakannya juga, masa berlaku E-KTP adalah seumur hidup.

“Dalam bekerja harus memperhatikan aturan yang ada. Sehingga tidak salah dalam bertindak ataupun membuat kebijakan,” tutup Sardison.(jpg)

Respon Anda?

komentar