Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Lelang di pemerintah banyak berkasus. Demikian Ketua KPPU Pusat, Syarkawi Ra’uf.Hampir 80 persen di antaranya merupakan kasus persekongkolan tender dalam proyek pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
“Paling banyak terkait kartel dan monopoli, kurang dari 20 persennya kartel non tender,” kata Syarkawi saat mengunjungi Batam Pos, Kamis (13/4/2017).
Dalam kasus ini, kata dia, pemerintah dan peserta tender melakukan persekongkolan untuk memenangkan peserta tertentu. Agar tidak mudah diketahui, persengkokolan ini didesain sedemikian rupa.
Misalnya, proses lelang proyek pengadaan barang dan jasa tetap dibuka secara online. Sehingga siapapun yang memenuhi syarat bisa menjadi peserta tender.
“Namun siapa yang akan memenangkan tender itu sudah ditentukan panitia lelang,” ucap Syarkawi.
Sebagai lembaga independen, sambung dia, KPPU memiliki empat kewenangan yakni penegakan hukum, memberikan saran, merger dan akusisi serta melakukan pengawasan persaingan usaha. Kewenangan ini diatur di dalam undang-undang No 5 tahun 1999.
Direktur Utama Batam Pos, Marganas Nainggolan, mendukung langkah positif yang dilakukan KPPU. Dia menilai harus ada undang-undang yang tegas, sehingga kinerja dan fungsi KPPU sendiri lebih terasa, terutama dalam pengawasan dan penindakan persaingan usaha.
“Batam Pos mendukung dan kami percaya kinerja KPPU,” tuturnya.
Marganas menduga, praktik persaingan usaha yang tak sehat masih marak terjadi di Batam. Dugaan ini muncul jika menilik harga komoditas di Batam yang masih sangat tinggi. Misalnya harga kebutuhan pokok. Padahal Batam merupakan daerah bebas pajak.
“Apakah kartel atau monopoli, KPPU-lah yang bisa menjawabnya,” tantang Marganas didampingi Pemimpin Redaksi Batam Pos Muhammad Iqbal, dan Kordinator Liputan Batam Pos Yusuf Hidayat. (rng)