DPRD Batam Senang Sekolah Duoble Shift Dihapus

batampos.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, menyambut baik rencana penghapusan sistem sekolah dua shift. Namun menurut Riky, sistem ini muncul bukan semata-mata karena timpangnya jumlah anak usia sekolah dengan ruang kelas yang tersedia.

Politikus PKS ini menilai, membeludaknya jumlah siswa di sekolah negeri terjadi karena Disdik Batam tak melibatkan sekolah swasta saat penerimaan siswa baru. Menurut dia, ada kesan sekolah negeri ingin menampung sebanyak-banyaknya siswa. Padahal masih banyak sekolah swasta yang justru kekurangan siswa setiap tahun ajaran baru.

“Sekolah negeri itu ibarat sampan yang memaksakan semua penumpang boleh masuk. Akhirnya tenggelam sampan itu,” kata Riky, Jumat (14/4).

Karenanya, Riky berharap Dinas Pendidikan Kota Batam melibatkan sekolah swasta setiap penerimaan siswa baru. Caranya, setiap sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) wajib ikut menampung siswa bina lingkungan dan siswa kurang mampu.

Dengan sistem ini, Riky yakin sistem sekolah dua shif bisa diminimalisir. Dia menyebut, saat ini hampir 99 persen sekolah swasta di Batam mendapat dana BOS dan dana insentif guru dari APBD Kota Batam. Bahkan Riky mengklaim, insentif untuk guru swasta di Batam merupakan yang terbesar di Indonesia.

Ketika sudah menerima dan aBOS dan insentif dari APBD, sekolah swasta harus memberikan kontribusi membantu program wajib belajar. Caranya dengan memberikan pembebasan biaya SPP dan uang pangkal bagi siswa bina lingkungan dan siswa tidak mampu.

“Sekolah Hidayatullah salah satu sekolah swasta yang telah menerapkan. Ini bisa jadi contoh sekolah swasta lainnya,” tuturnya.

Guna mewujudkan sitem tersebut, Komisi IV berencana merevisi Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat tentang kewajiban kotribusi sekolah swasta penerima dana BOS. Nantinya akan dibuat semacam klausul dan masuk dalam pengawasan dan evaluasi Dinas Pendidikan. Jadi sekolah swasta penerima dana BOS juga harus melaporkan berapa persen anak tak mampu dan anak bina lingkungan yang ditampungnya.

“Ditampung dimaksud ialah membebaskan uang pangkal dan SPP tadi. Dan nanti bila ada sekolah yang tidak melaksanakan ini, kita anggap mereka sudah mampu. Ke depan kita rekomendasikan ke Kemendigbud untuk tidak menerima bantuan BOS lagi,” tegasnya.

Rencana penghapusan sistem sekolah dua sesi ini juga disambut baik pihak sekolah. Apalagi jika Kemendikbud benar-benar membantu membanggun sekolah baru di Batam.

ilustrasi Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

“Bagus sebenarnya, jadi pemerataan pendidikan itu ada,” kata Mujid Juma, Kepala SMA Negeri 8 Batam yang kini menerapkan sistem dua sesi.

Namun Mujid mengatakan, wacana penghapusan sistem dua sesi ini bisa menimbulkan gejolak baru. Seperti di SMAN 8 Batam sendiri. Sebagai sekolah unggulan yang berdiri di kawasan padat penduduk, SMAN 8 Batam selalu kebanjiran siswa baru setiap tahun. Jika sistem dua shift dihapus, maka dia memastikan akan banyak siswa yang tak tertampung.

Dia menagatakan, saat ini di SMAN 8 Batam terdapat 44 rombongan belajar. Sementara ruang kelas yang tersedia hanya 26 ruang, ini belum termasuk alih fungsi laboratorium yang diajdikan ruang belajar. “Kalau sama laboratorium jadi 34 ruang belajar, jadi 10  yang kurang,” kata dia. (cr17/rng/cr13/jpg/cr18)

Respon Anda?

komentar