batampos.co.id – Skala kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk alokasi lahan baru yang mencapai 432 persen.
Tarif itu merupakan basis rancangan baru untuk pengalokasian lahan baru dengan konsep online nanti.
“Sebenarnya kenaikan tarif ini tidak perlu dipersoalkan karena nantinya toh hanya sebagai plafon dan mekanisme pengalokasian lahan baru melalui lelang online,” ujar Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono pada Sabtu (15/4).
Menurutnya pada saat pengalokasian lahan baru lewat lelang online nanti, tentu saja akan tetap terjadi tawar menawar harga lahan antar investor.
“Dikasih tarif nol pun, jika alokasi lelang kan tetap terjadi tinggi-tinggian dalam penawaran kan,” katanya lagi.
Lagipula harga tanah di pasaran sudah mencapai jutaan, sedangkan nilai UWTO masih mencapai ratusan ribu. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan BP Batam menerapkan hal tersebut.
Kenaikan setinggi ini menjadi pembicaraan hangat antara Dewan Kawasan (DK) dan Komisi VI DPR RI. Pasalnya DK telah menerbitkan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor S-657/SS.M.EKON/12/2016.
Surat tersebut merupakan usulan dari tim teknis kepada Ketua DK. Isi usulan adalah kenaikan UWTO tertinggi adalah 150 persen. Setelah itu Surat dengan Nomor s-348/M.EKON/12/2016 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DK, Darmin Nasution terbit pada 19 Desember 2016
Surat ini berisi perihal mengenai kebijakan umum atas tarif UWTO,tarif jasa kepelabuhanan, dan mekanisme pencabutan lahan BP Batam. Sifatnya sangat segera untuk dilaksanakan. Usulan kenaikan tarif lahan paling tinggi hanya 150 persen.
Menanggapi hal ini, Andi mengatakan persoalan kenaikan tarif lahan setinggi 432 persen akan segera disampaikan ke DK.
“Nanti akan kami sampaikan ke DK langsung,” ungkapnya.(leo)