batampos.co.id – Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono menegaskan jika Pemerintah Kota (Pemko) Batam ingin memperlebar jalan, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah berkonsultasi dengan pemilik Penetapan Lokasi (PL) bufferzone yang akan menjadi sasararan pelebaran jalan.
“Dan kedua jika belum ada PL-nya, maka koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam,” ujarnya di Gedung Marketing BP Batam pada Senin (16/4).
Jika mengambil kasus pertama, maka pelebaran jalan harus kesepatakan dengan pemilik lahan.
“Setelah itu koordinasi dengan kami apakah UWTO nya dikembalikan atau bagaimana,” jelasnya.
Bufferzone selama ini memang diperuntukkan sebagai wilayah penyangga antara pemukiman dengan jalan ataupun industri dengan jalan. Jika digunakan untuk pembangunan, maka hanya bisa dibangun untuk wilayah parkir dan wilayah hijau.
Di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam Bintan Karimun (BBK), istilah buffer zone disebut zona penyangga.
Hanya ada 4 zona penyangga yang diatur di Perpres tersebut yakni zona penyangga di dalam kawasan industri yang berbatasan dengan kawasan lain.
Kemudian di dalam kawasan pertahanan dan keamanan yang berbatasan dengan kawasan budidaya terbangun.
Lalu di dalam kawasan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) yang berbatasan dengan kawasan lain.
Dan di dalam kawasan perdagangan dan jasa yg berbatasan dengan kawasan lindung.
Namun pada kenyataanya, banyak izin bufferzone yang disalahgunakan. Contohnya adalah pembangunan bangunan permanen di bufferzone yang banyak terdapat di Nagoya.
Mengenai hal tersebut, Andi mengatakan bahwa sebuah bangunan harus memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemko Batam.”Kami kan hanya mengalokasikan saja. Yang mengawasi kan seharusnya yang kasih IMB,” jelasnya.(leo)