Pegawai di lingkungan kabupaten Kepulauan Anambas sedang melaksanakan apel sore. Foto : Batampos

batampos.co.id – Pemkab Anambas tak akan lagi mengeluarkan atau memberikan rekomendasi kepada pegawai baik yang berstatus ASN maupun pegawai tidak tetap (PTT) yang mengajukan pindah tugas ke luar daerah.

Tahun ini di Anambas sudah ada belasan pegawai yang meminta pindah tugas keluar Anambas. Tapi rekomendasi pengajuan pindah tugas tersebut tak dikeluarkan oleh Pemkab Anambas. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas Nurgayah, Selasa (18/4).

Mengenai mutasi atau pindah tugas sudah pernah diatur dalam Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12/KDH.KKA/06.16 yang mengatur tentang ketentuan mutasi pegawai (PNS/PTT) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Anambas yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2016 silam.

“Untuk tahun 2017 masih dikuatkan lagi dengan SE Nomor 02/KDH.KKA.800?02.17 yang isinya juga tentang penguatan kembali masalah mutasi PNS dan PTT,” ungkapnya lagi.

Kepala daerah kata Nurgayah tidak seutuhnya melarang atau menghalangi pegawai untuk pindah tugas kedaerah lain. Hal ini dibuktikan pihak pemda masih memberikan toleransi kepada pegawai yang akan ikut suami atau istri khususnya dari kalangan PNS yang tugas didaerah lain, TNI dan dari Polri.

Namun jika yang bersangkutan pernah mengikuti tugas belajar, harus menunggu dua tahun untuk mengabdi di Anambas. Setelah itu baru
diperbolehkan keluar daerah ikut suami atau istri yang tugas diluar daerah.

“Jika tidak bersedia menunggu dua tahun, maka ketentuannya yang bersangkutan harus mengganti biaya tugas pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah,” jelas Nurgayah.

Nurgayah, mengakui jika saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Anambas masih kekurangan pegawai mengingat selama ini banyak yang pindah ke daerah lain dan ada juga sebagian pegawai yang kewenangannya sudah diambil alih oleh Provinsi. (sya)

Respon Anda?

komentar