Delapan Perusahaan Pelayaran Terancam Tutup

Ketua Komisi I DPRD Bintan, Yatir (kiri) menerima laporan pengaduan dari salah satu perwakilan Forum Komunikasi Perusahaan Pelayaran Tanjunguban, Suparji (kanan) di Kijang, Bintan Timur, Rabu (19/4). F. Choky Nainggolan/ Batam Pos.

batampos.co.id – Delapan perusahaan pelayaran di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perusahaan Pelayaran Tanjunguban, mengadu ke Komisi I DPRD Bintan, dikarenakan usaha mereka terancam tutup.

Perwakilan Forum Komunikasi Pelayaran Tanjunguban, Suparji, mengatakan, terancam tutupnya perusahaan pelayaran, dikarenakan selama ini mereka menjalankan jasa usaha keagenan melayani Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina Tanjunguban, namun mulai tahun ini mereka akan diputus kontraknya oleh TBBM dan Gas PT Pertamina Tanjunguban.

Pemutusan kontrak kerja jasa keagenan pelayaran oleh TBBM PT Pertamina ini berdasarkan surat edaran Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor E-126/F00000/2016/SO tanggal 03 Agustus 2016, tentang penunjukan jasa keagenan untuk kapal yang melakukan aktifitas di terminal khusus dan TUKS PT Pertamina Persero, hanya kepada Ship Agency-Marine Service dan PT Pertamina Trans Kontinental.

“Surat edaran ini memutus usaha kami. Karena perusahaan kami yang sudah berjalan puluhan tahun, bukanlah dibawah Ship Agency-Marine Service dan PT Pertamina Trans Kontinental,” kata Suparji kepada delapan anggota Komisi I DPRD Bintan, di Kijang, Bintan Timur, Rabu (19/4).

Menurutnya dengan penunjukan keagenan yang hanya terbatas pada Ship Agency-Marine Service dan PT Pertamina Trans Continental, ini tentunya akan menutup kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Tanjunguban, khususnya pelaku usaha di bidang jasa keagenan kapal.

“Implementasi dari kebijakan tersebut dikhawatirkan akan mematikan usaha jasa keagenan di Tanjunguban dan menimbulkan dampak sosial, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan masalah sosial lainnya,” ungkapnya.

Perusahaan agen pelayaran yang tergabung di forum tersebut, katanya, selama ini terbukti mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menyerap tenaga kerja lokal mencapai 100 orang.

“Karenanya kami mohon dibantu, agar kami tetap mendapatkan pekerjaan dan kontrak kerja dengan PT Pertamina TBBM Tanjunguban,” pinta Suparji kepada Komisi I.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bintan, Yatir, mengatakan, pihaknya akan melakukan mediasi antara forum tersebut dengan TBBM dan Gas PT Pertamina Tanjunguban.

“Kita meminta TBBM dan Gas PT Pertamina Tanjunguban untuk mengedepankan kearifan lokal, dan tetap memberikan pekerjaan/kontrak kerja kepada perusahaan pelayaran yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perusahaan Pelayaran Tanjunguban,” kata Yatir.

Pihaknya juga akan memanggil manajemen TBBM dan Gas PT Pertamina Tanjunguban, untuk mendapatkan jawaban atas permintaan forum tersebut.

“Kita akan memanggil manajemen mereka (TBBM dan Gas PT Pertamina Tanjunguban,” imbuhnya. (cr20)

 

Respon Anda?

komentar