batampos.co.id – Kejari Tanjungpinang, masih menunggu hasil audit BPKP Provinsi Kepri terkait kerugian negara dari penanganan dugaan korupsi dana investasi Pemko Tanjungpinang kepada BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama.

Kepala Kejari Tanjungpinang, Heri Ahmad Pribadi mengatakan penyidikan kasus tersebut masih terus berlanjut. Pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk mengetahui kerugian negara.

“Masih menunggu hasil audit. Soalnya belum keluar dari sana (BPKP),”ujar Heri, ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (19/4).

Dikatakan Heri, tim penyidik pun akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait yang dijadikan saksi dalam penanganan perkara tersebut.

“Saksi-saksi masih akan kami panggil kembali untuk dimintai keterangannya,” kata Heri, tanpa menyebut jumlah saksi yang akan dimintai keterangannya kembali.

Dugaan korupsi tersebut telah ditangani tiga orang pria yang pernah menjabat Kasipidsus yakni Lukas Alexander Sinuraya, Danang Prasetyo Dwiharjo hingga Benny Siswanto. Namun, hingga saat ini terkesan jalan di tempat atau mengendap tanpa adanya orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kasipidsus Kejari Tanjungpinang, Beni Siswanto pernah berjanji penanganan dugaan korupsi dana investasi Pemko Tanjungpinang ke BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama itu akan rampung pada Bulan Januari 2017. Namun, kenyataan sudah memasuki bulan keempat. Belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi dana investasi tersebut berawal saat Pemko Tanjungpinang 2010-2014 mengucurkan dana Rp 4,1 miliar dana ke BUMD Kota Tanjungpinang. Namun, dibawah kepemimpinan Eva Amalia, LPJ atas penggunaan dana tersebut ternyata tidak dibuat.

Selain itu masih dibawah kepemimpinan Eva Amalia, BUMD Tanjungpinang hanya memiliki kerja sama pendistribusian kopi dan gula serta investasi kerja sama pembangunan 9 titik tower antara BUMD dengan PT Gemetraco Tunggal, yang selanjutnya akan disewakan ke Telkomsel.

Mirisnya, dari sembilan titik tower yang lahannya sudah disewa selama pertahun, hingga saat ini hanya 1 tower di Kampung Bugis yang terbangun. Sedangkan pembangunan 8 tower lainnya dan penyewaan ke PT Telkomsel maupun provider lain menjadi tidak jelas.

Dalam penyewaan lahan dan pembangunan tower, PT Tanjungpinang Makmur Bersama bertindak sebagai pelaksana pengurusan izin, pengurusan jasa SITAC, penyewaan lahan serta pengurusan IMB di sembilan titik tersebut.

Alhasil, kendati dana sewa dan sewa lahan serta pengurusan administrasi yang diduga dimark-up PT Tanjungpinang Makmur Bersama, hingga saat ini dari 9 tower, hanya tower di Kampung Bugis yang dapat ditagih. Tagihan tersebut, hingga saat ini juga belum dibayarkan PT Gemetraco ke PT TMB sebagai perusahaan dari BUMD Kota Tanjungpinang.

Atas tidak jelasnya pengembalian pembiayaan sewa dan pengurusan administrasi izin dan IMB itu, berakibat saldo kas akhir BUMD Kota Tanjungpinang diakhir masa jabatan Eva Amalia hanya tinggal Rp 1.700 saja.

Dalam sewa lahan pada sembilan titik lokasi tower yang lahannya sudah dibebaskan, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, ternyata dua dari lahan tersebut merupakan lahan milik dua mantan angggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014, masing-masing berinisial SP dan AS.

Keduanya diduga turut serta menikmati kucuran dana BUMD Kota Tanjungpinang sebesar Rp 150-200 juta, dengan alasan penyewaan lahan pembangunan 9 titik tower, kerja sama BUMD Kota Tanjungpinang dengan PT Telkom.

Keterlibatan kedua anggota DPRD Kota Tanjungpinang ini, tercatat dalam rincian laporan pengeluaran dana usaha BUMD yang dibuat dan dikeluarkan Bendahara BUMD, ketika Eva Amalia masih menjabat Direktur. (ias)

Respon Anda?

komentar