batampos.co.id – Keluhan para pegawai di internal Pemerintah Provinsi Kepri perkara penerapan pencatatan presensi mesti disudahi dan lekas dicarikan solusi. Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menegaskan, sistem yang prima jadi harga mati. Agar tidak lagi terjadi gangguan.
“Kami mendukung penerapan fingerprint itu. Tapi sistem harus dikembangkan dengan BKD dan juga bisa terintegrasi dengan baik ke sistem penggajian,” kata Iskandarsyah, kemarin.
Perlu disambung dengan sistem penggajian lantaran hal tersebut, kata Iskandarsyah, bisa dijadikan tolok ukur pemberian bonus kepada pegawai yang punya catatan disiplin yang bagus. Atau pun sebaliknya, bisa diberikan sanksi bagi pegawai yang indisipliner.
Menurut Iskandarsyah, penerapan sistem pencatatan presensi dengan mesin pemindai sidik jari adalah terobosan yang baik dari Pemprov Kepri untuk meningkatkan kinerja para pegawainya. Tinggal bagaimana membenahi sistem agar tidak ada keluhan atau sampai kesalahan pencatatan.
“Saya yakin Pak Gubernur atau Pak Sekda bisa mengatasi soal ini,” kata politisi dari PKS ini.
Sedangkan pihak DPRD Kepri sendiri, sambung Iskandarsyah, belum ada niatan hendak melakukan rapat dengar pendapat perihal sistem ini. Karena bagi Iskandarsyah pribadi, hal semacam ini merupakan masalah internal Pemprov Kepri. Sehingga tidak perlu turut campur tangan pihak luar.
“Itulah mengapa sampai hari ini kami tidak mengagendakan hearing terkait fingerprint ini dengan Pemprov Kepri,” pungkas Iskandarsyah. (aya)