Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Direvisi

323
Asmin Patros.F: batampos.

batampos.co.id – Anggota Pansus Penetapan Perda DPRD Provinsi Kepri Asmin Patros menduga adanya kelalaian tim dari Pemkab Lingga terkait penetapan Perda tata ruang untuk pertambangan di Kabupaten Lingga yang tidak masuk dalam pengesahan di DPRD Provinsi Kepri. Pasalnya, setelah tim tata ruang Provinsi menyelesaikan gambar tersebut, diserahkan kepada kabupaten dan kota bersangkutan untuk dilakukan verifikasi ulang.

“Saya memastikan tim pansus dalam menetapkan tata ruang daerah mengukiti acuan yang diajukan daerah masing-masing. Kalau mereka buat putih kami juga buat putih,” ujar Asmin ketika dimintai keterangan Batam Pos.

Asmin juga mengatakan, Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri hanya Batam yang belum menyelesaikan Perda tata ruang tersebut. Sedangkan Kabupaten Lingga telah selesai dan telah mengajukan tata ruang ke Provinsi. Namun Asmin mengaku terkejut ketika melihat tata ruang yang diajukan Pemkab Lingga tidak memiliki wilayah tambang.

Untuk itu Asmin menambahkan, tim pansus tata ruang di DPRD Provinsi sepakat untuk tidak menutup ruang bagi kabupaten/kota yang akan merubah tata ruang. Jika tata ruang tersebut tidak tersedia dalam Perda yang ditetapkan, namun Asmin mengatakan ada klausul yang menyatakan kabupaten/kota dapat melakukan perubahan.

“Intinya jika perubahan itu tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi maka perubahan dapat dilakukan,” kata Asmin.

Sebelumnya, Pemkab Lingga berang karena dalam pengesahan Perda tata ruang di tingkat Provinsi, wilayah Tanah Bunda Melayu yang terkenal dengan penghasil barang tambang ini tidak memiliki wilayah tambang. Namun Asmin menduga, saat pembahasan tersebut tim yang dikirim Pemkab Lingga diduga kurang menjalin komunikasi yang intens dengan tim tata ruang provinsi dan pansus.

Lebih lanjut Asmin menceritakan, kalau Kabupaten Karimun langsung dipimpin kepala daerah untuk mengawal penetapan tata ruang tersebut.

Sementara itu di lokasi berbeda, Wakil Bupati Lingga M Nizar menanggapi hal ini dengan tenang. Mantan Ketua DRPD Kabupaten Lingga tersebut mengatakan, Bupati Lingga Alias Wello bersama dirinya dan ketiga pimpinan DRPD Kabupaten Lingga telah menemui Ketua DPRD Provinsi terkait masalah tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ketua DRPD Provinsi telah memberikan solusi untuk memberikan ruang bagi Pemkab Lingga agar segera merubah ajuan tata ruang yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Kami sudah melakukan perubahan yang langsung ditandatangi bapak Bupati, untuk segera dilakukan perubahan,” ujar Nizar. (wsa)

Respon Anda?

komentar