Kamis, 25 April 2024

Fingerprint Bisa Tingkatkan Disiplin Pegawai

Berita Terkait

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menegaskan, polemik penggunaan sistem pencatat kehadiran menggunakan mesin pemindai sidik jari mesti lekas disudahi. Tidak baik, kata dia, jika hal ini terus berlarut-larut.

Menurut Jumaga, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan bersikap tegas pada aturan yang telah ditetapkan. “Pemprov Kepri harus tegas menegakkan disiplin pegawainya. Jangan sampai ada istilahnya anak kandung dan anak tiri itu,” ungkap Jumaga, kemarin.

Bila pemerintahan provinsi diibaratkan sebagai sebuah bahtera, gubernur adalah nahkodanya. Sebab itu, tidak boleh tidak, mesti dapat bersikap tegas kepada para ABK-nya. Jika tidak, bahtera dapat kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah sampai ke tujuan.

Gubernur Nurdin, kata Jumaga, memang harus ambil sikap. Supaya tidak hilang wibawanya di tengah arus polemik semacam ini. “Dimana-mana nahkoda kapal itu harus tegas, keselamatan kapal ada di tangannya,” ujar Jumaga.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, jikalau memang jadwal gubernur yang terlampau padat mengunjungi daerah-daerah, sekretaris dan para asisten dan para staf ahlinya harus siap menutupi celah-celah peluang konflik. Karena ditegaskan Jumaga, perangkat kerja itu memang harus dapat membantu gubernur dan bukan malah menambah masalah.

“Tapi kayanya tidak jalan,” kata Jumaga.

Padahal, dalam penilaian Jumaga, pemberlakuan pencatatan kehadiran menggunakan mesin pemindai sidik jari adalah upaya yang baik. Artinya, sambung dia, harus didukung demi meningkatkan disiplin pegawai. Karena itu, jika ada keluhan atau gangguan menyangkut sistem, hal itu yang kemudian mesti dibenahi dan bukan malah menghilangkan terobosan ini.

DPRD Kepri sendiri, kata Jumaga, belum mau mengambil tindakan dan ikut campur perkara ini. Namun, jika mengingat ada serentetan polemik yang kini sedang dihadapi Pemprov Kepri, bukan tidak mungkin akan masuk dalam pembahasan rapat pimpinan DPRD Kepri.

“Nanti kalau memang dirasa perlu untuk hearing, ya kami panggil mereka. Kami kan mitra kerja mereka,” pungkas Jumaga. (aya)

Update