batampos.co.id – Masyarakat merupakan pelaku pembangunan dan juga pemanfaat secara langsung. Keberhasilan pembangunan di Kota Batam, tidak terlepas dari peran serta masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakseimbangan peran Laki-laki dan perempuan akan berdampak kepada ketidakadilan dalam pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan instrumen dalam mengatasi kesenjangan antara peran dan manfaat pembangunan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk didalamnya anak, lansia dan disabilitas.
Butuh analisis juga kah? Tentu saja.
Jika analisis ini diterapkan pada perencanaan dan penganggaran maka akan meminimalisir terhadap kesenjangan gender. Dan, identifikasi masalah serta kebutuhan laki-laki dan perempuan dapat terjawab dan adanya solusi-solusi penyelesaian masalah kebutuhan, baik kebutuhan yang sama maupun kebutuhan yang berbeda.
Ada beberapa strategi dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang harus dan dapat dilakukan oleh Pemerintah kota Batam.
Pertama, adanya identifikasi dan analisis terkait dengan kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas agar tidak terjadi kesenjangan.
Kedua, kebutuhan dan prioritas kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas harus terakomodir dan terintegrasi dalam perencanaan dalam dokumen perencanaan.
Ketiga, monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas melalui indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dan perubahan perilaku dan paradigma masyarakat.
Keempat, jika semua kebutuhan laki-laki dan perempuan termasuk anak, lansia dan disabilitas sudah terakomodir maka permasalahan dapat diatasi.
Dari strategi-strategi di atas, akan didapatkan informasi dan data-data yang akan dianalisis—data kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas sampai kepada pemanfaatnya. Sehingga, analisis data yang responsif gender pun akan tercapai.
Proses analisis data ini sering disebut dengan analisis gender. Keberhasilan dari strategi PUG dalam menyusun perencanaan yang responsif gender ini dapat memastikan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan sudah tersinergi dengan baik dalam perencanaan pembangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menyelenggarakan workshop Fasilitasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, Umiyati, SE melalui Sekretaris Nina Herawati bahwa Pemerintah Kota Batam telah menetapkan kebijakan berupa Perda PUG dalam upaya mewujudkan keadilan gender melalui kewajiban bagi setiap OPD untuk menyusun Anggaran Resposif Gender (ARG).
Implementasi penyusunan ARG ini dirintis sejak tiga tahun yang lalu bahkan beberapa OPD telah mendapat pelatihan lebih dari tiga tahun, dengan harapan agar OPD sudah memiliki kesiapan dan pemahaman tentang ARG ketika Perda yang telah disahkan pada tahun 2016 mewajibkan seluruh OPD untuk membuat analisis gender dari setiap program dan kegiatannya.
Untuk itu, peserta Workshop adalah peserta yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu seluruh perencana OPD, yang merupakan ujung tombak dalam menyusun ARG di OPD masing-masing.
Umiyati berharap dengan kegiatan Workshop Fasilitasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender ini, semua kegiatan pembangunan di Kota Batam mempertimbangkan kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas agar mereka semua dapat berperan dan memperoleh manfaat dari pembangunan secara seimbang. (*)