batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan mendorong pemerintah pusat membenahi Pelabuhan Batuampar. Pelabuhan bongkar muat ini dianggap sangat penting dan menjadi prioritas sebagai poros pengembangan dunia maritim Indonesia.
“Batam itu potret Indonesia. Tiap tahunnya ratusan ribu kapal lewat di depan Pelabuhan Batam. Batam strategis, namun pelabuhannya sangat darurat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono di Kantor Pelabuhan BP Batam, Jumat (21/4).
Bambang menganggap Pelabuhan Batuampar lebih kuno daripada Pelabuhan Tanjungperak di awal abad ke-20. “Karena di Tanjungperak yang dulunya merupakan pelabuhan terbesar se-Asia terdapat jalur kereta api yang terintegrasi dengan industri. Di Batam tak ada,” jelasnya.
Jika dilihat dari skala keuntungan yang harus diraih, Batam berada pada posisi jeblok. Bambang menggambarkan bahwa dalam setahun ada 100.000 kapal yang lalu lalang di Selat Malaka. Kapal-kapal tersebut membawa muatan dengan ukuran sekitar 85 juta Teus.
Singapura mampu menangkap 40 juta Teus, padahal hanya memiliki garis pantai sepanjang 10 mil. Namun Bambang mengakui segi pelayanan dan infrastruktur, negeri jiran tersebut memang nomor wahid.
Negeri tetangga lainnya, Malaysia yang memiliki garis pantai untuk kegiatan kapal sebesar 230 mil kebagian 35 juta Teus dari pelabuhan-pelabuhannya. Contohnya pelabuhan Tanjungpelepas dapat 20 juta Teus, Portklang dapat 12 juta Teus, dan Penang dapat 4 juta Teus.
Lalu bagaimana dengan Indonesia. Dengan total garis pantai 600 mil meliputi wilayah Kepri dan pantai Sumatera, Indonesia hanya kebagian tidak lebih dari 1 juta Teus. Batam kebagian 350 ribu Teus, sedangkan pelabuhan Belawan di Medan kebagian 400 ribu Teus.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bambang mengakui tata kelola manajemen BP Batam terdahulu sangat buruk. Penuh konspirasi dan hanya mementingkan diri sendiri sehingga pembangunan terhambat.
Namun dengan pembenahan yang dilakukan manajemen BP Batam saat ini, Bambang yakin akan ada perubahan sehingga Komisi 6 DPR RI akan mendorong pemerintah pusat untuk segera mengucurkan anggaran pembangunan pelabuhan Batuampar.
Bambang memperkirakan total anggaran untuk membangun pelabuhan terbesar di Batam tersebut mencapai Rp 6 triliun. Dana tersebut sudah meliputi pembangunan dermaga curah, dermaga penumpang, terminal curah dan penumpang, termasuk juga proses pendalaman laut di sekitar pelabuhan tersebut.
Sebelumnya, DPR RI menolak rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang diajukan BP Batam karena biayanya terlalu mahal. Ia menyarankan agar BP Batam membangun kereta api gerbong untuk mobilitas dari pelabuhan dan bandara ke kawasan industri. Karena biayanya lebih murah.
“Transportasi berbasis rel hanya makan anggaran Rp 2 triliun. Rp 1,5 triliun saja bisa buat untuk 20 rangkaian dan 1 rangkaian terdiri dari 30 gerbong. Pengembangan transportasi juga harus memikirkan skala prioritas,” jelasnya.
Ia juga akan mencoba koordinasi dengan pihak terkait pipa gas yang banyak terdapat di bawah laut di pelabuhan tersebut. “Seharusnya pipa ditanam 5 meter di wilayah laut yang keras, bukan di dekat pelabuhan,” jelasnya lagi.
DPR RI berjanji akan membawa progres ini dimulai dari mempresentasikannya di depan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Di tempat yang sama, Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif mengatakan BP Batam sudah melakukan banyak pembenahan hingga saat ini.
“Batam itu mimpi besar Indonesia. Tugas kami adalah membuat semuanya berjalan dengan baik dan merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut,” katanya.
Ia menuturkan sudah banyak aksi yang dibuat BP Batam untuk menata pelabuhan di Batam. Dimulai dari restrukturisasi manajemen, perbaikan sistem dan penetapan tarif baru untuk jasa pelabuhan.
Menanggapi hal ini, salah satu pengusaha pelayaran Batam, Osman Hasyim mengungkapkan hal yang bagus jika BP Batam berniat melakukan pembenahan.”Kita juga setuju, tapi mereka juga harus komunikatif,” ujarnya.
Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka pihak pengusaha pelayaran berjanji akan membantu BP Batam untuk mencari investor.
“Untuk sekarang mari kita tunggu. Jangan hanya bicara soal pembenahan pelabuhan maupun bandara. Sekarang sudah banyak tenant kabur, jadi kita tunggu aksinya, terutama tarif pelabuhan yang akan keluar 25 April nanti,” pungkasnya.(leo)