batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan status Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang saat ini masih berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) agar nantinya bisa dijadikan menjadi kantor samsat. Pasalnya, sudah 8 tahun Anambas mekar menjadi kabupaten, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan masih dibagi dua, dengan Kabupaten Natuna.

“Saat ini kami mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semua lini akan kami genjot. Target kami saat ini, yaitu meminta Pemprov Kepri meningkatkan status Samsat, karena saat ini Polres Anambas sudah berdiri. Sementara DBH dari pajak kendaraan masih bagi dua dengan Natuna,” kata Azwandi, Kepada Badan Keuangan Daerah (BKD), Minggu (23/4).

Menurutnya, Anambas sudah layak didukung Samsat untuk pengurusan bea balik nama dan perpanjangan STNK. Samsat yang berdiri di Anambas saat ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Jika ada kendaraan yang berasal dari Batam atau kota lain, ma bayar pajaknya tetap dikota asal, bukan masuk ke Anambas. Diakuinya masuk ke daerah lain dan Anambas akan tetap mendapatkan bagi hasil tapi tidak seperti kalau uang itu masuk langsung ke Anambas sehingga Anambas bisa disebut daerah penghasil.

“Sepeda motor yang di Anambas berasal dari Batam maupun Tanjungpinang, tentu pajaknya lari kekota asal. Sementara kendaraannya ada di Anambas. Ini yang perlu digesa, untuk meningkatkan PAD. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kapolres Anambas,” tegasnya.

Sementara, Kapolres Anambas, AKBP Junoto mengakui pihaknya sudah melakukan koordinasi mengenai pembuatan SIM dan bea balik nama kendaraan bermotor di Anambas.

“Koordinasi dengan Pemda sudah ada, alatnya juga sudah ada. Tetapi infrastrukturnya yang kurang mendukung. Seperti sinyal internet,
karena proses registrasi STNK sistemnya online semua. Ini yang kita butuhkan,” ungkapnya.

Diakuinya saat ini pihaknya masih mengalami keterbatasan terutama lahan karena dengan kantor yang sekarang itu belum memungkinkan untuk didirikan kantor samsat. “Mungkin tahun 2018 mendatang Samsat sudah bisa beroperasi untuk pengurusan SIM dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor,” ujarnya. (sya)

Respon Anda?

komentar