batampos.co.id – Penundaan pencairan dana desa di Kabupaten Bintan, ternyata berdampak terhadap jaminan kesehatan, seperti layanan BPJS yang sulit dinikmati oleh perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, hingga Rt dan Rw.

Ini disebabkan karena pembayaran BPJS macet, sejak kucuran dana desa tak kunjung dicairkan.

Hal ini tentunya menuai keluhan dari sejumlah perangkat desa, seperti yang dialami Kepala Dusun (Kadus) Toapaya Utara, Sayet, yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari BPJS.

“Iya, kalau sakit kita sulit untuk berobat. Biasanya bisa pakai BPJS yang gratis biaya perobatan. Tapi akhir-akhir ini harus bayar sendiri, karena ditolak BPJS-nya. Alasan mereka belum dibayar,” ungkapnya, di Kilometer 18, Kecamatan Toapaya, Selasa (25/4).

Tak hanya itu, keterlambatan pencairan dana desa juga berdampak terhadap penundaan gaji dan insentif seluruh perangkat desa yang sudah berlangsung selama 4 bulan.

“Gaji dan insentif kami pun masih tertunda, dan belum dibayarkan hingga saat ini sejak Januari lalu,” jelasnya.

Sayet berharap Pemkab Bintan, bisa secepatnya melengkapi persyaratan untuk pencairan dana desa, sehingga kucuran dana desa bisa segera dicairkan.

“Mudah-mudahan Pemkab Bintan bisa secepatnya mengatasi permasalahan pencairan ini. Biar BPJS bisa aktif lagi, dan gaji dan insentif bisa langsung dibayarkan,” harapannya (cr20)

Respon Anda?

komentar