batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yakni melalui revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

“Kita sudah petakan potensi-potensi yang bisa menjadi amunisi tambahan bagi peningkatan PAD Provinsi Kepri di 2018 mendatang,” ujar Anggota Pansus revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Irwansyah, Rabu (26/4) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut mengatakan, proses perubahan Perda ini diharapkan selesai awal Mei mendatang. Disebutkannya, ada beberapa sektor yang menjadi fokus untuk mendapatkan PAD tambahan. Yakni pajak progresif kendraan bermotor.

Mantan Anggota DPRD Kota Batam tersebut menjelaskan, masyarakat dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki lebih dari satu kendraan bermotor. Sedangkan besaran persenatasenya masih dalam didiskusikan. Khusus untuk sepeda motor adalah yang diatas 250 cc keatas.

“Selain itu menambah PAD, kebijakan ini untuk membatasi jumlah kendaraan. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya kemacetan,” papar Irwansyah.

Legislator Dapil Batam tersebut juga mengatakan, selain itu adalah menerapkan kebijakan langsung balik nama ketika dilakukan penjualan kendraan. Kemudian untuk retrebusi diharapkan dari sektor labuh jangkar, dan ship to ship. Selanjutnya adalah sektor kelautan dan perikanan, yakni penerapkan pajak bagi kapal-kapal diatas 5 GT, pabrik es, dan reklamasi. Ditambahkannya, di bidang Pekerjaan Umum adalah pajak laboratorium dan kendraan berat.

“Dari bidang ketenagakerjaan, Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). IMTA Potensinya cukup besar di Kepri. Sejauh ini menghasilkan, harus dioptimalkan,” paparnya lagi.

Jadwalkan RDP dengan ATB-BP Batam Sementara itu, terkait beralihnya kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi memberikan ruang gerak bagi Pemprov untuk menggenjot potensi yang ada. Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mencium ada yang tidak beres dengan setoran pajak air permukaan yang dilakukan Adya Tirta Batam (ATB) ke BP Batam.

“Dari pajak yang diterima, ada bagian yang harusnya didapat oleh Pemprov Kepri. Karena ini menyangkut soal kewenangan daerah,” ujar Irwansyah.

Menurut Irwansyah, selama itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kesulitan untuk melakukan penagihan pajak tersebut. Bahkan persentase pajaknya juga tidak jelas berapa nilainya.

Ditegaskannya, untuk menuntaskan persoalan ini, DPRD Kepri akan menjadwalkan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan ATB-BP Batam.

“Minggu depan kita akan jawdalkan RDP tersebut. Karena potensi dari pajak air permukaan sangat besar. Berapapun nilainya, sangat berguna bagi pembangunan daerah,” tegas Irwansyah.

Ditambahkannya, sektor terakhir yang menjadi harapkan bagi bertambahnya pundi-pundi PAD Kepri adalah melalui aset daerah yang ada. Yakni seperti Asrama Haji yang di Tanjungpinang. Karena selama ini dikelola oleh Yayasan, sehingga pendapatan yang ada tidak masuk ke kas daerah.

“Karena sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentu harus kita laksanakan. Sejauh ini, PAD Kepri baru Rp1,1 triliun. Mudah-mudahan di 2018 mendatang bisa menjadi Rp2 triliun,” tutup Irwansyah.(jpg)

Respon Anda?

komentar