batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro, keberatan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang menyebut pelayanan BP Batam berjalan lamban dan semakin buruk. Namun Hatanto mengaku tidak mau ambil pusing karena investasi di Batam tidak hanya tergantung dari Singapura.

Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

”Investasi kita tidak bergantung dari Singapura. Kami selalu mengundang (investor dari) seluruh dunia,” kata Hatanto usai acara perayaan HUT ke-17 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Hatanto mengklaim, penilaian tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

”Sejak setahun (terakhir) tidak ada kemunduran sama sekali, selalu ada perkembangan,” katanya.

Namun, jika pihak Singapura merasa perizinan di BP Batam tidak memuaskan, Hatanto mempersilakan Singapura memilih daerah lain untuk investasi. Menurut dia, investasi itu merupakan keputusan dari perusahaan atau pemodal.

”Jadi yang memutuskan untuk investasi itu pemilik modal, bukan negara,” katanya.

Hatanto mengakui, berdasarkan data BP Batam, sampai saat ini Singapura memang menjadi investor terbesar di Batam sejak Otorita Batam (OB) berdiri hingga sekarang berganti nama menjadi BP Batam. Nilainya sekitar 26 persen dari total investasi asing di Batam.

Tetapi, kata Hatanto, dalam 15 tahun terakhir Singapura tidak lagi menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Batam. Informasi itu diungkapkan oleh Singapore Chinese Chamber of Commerce Industry yang merupakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-nya Singapura.

Selain itu, perusahaan di Batam yang dibuka atas nama Singapura tidak semuanya merupakan milik investor asal Negeri Singa itu. Akan tetapi Singapura hanya merupakan tempat kantor utama perusahaan asing tersebut. Mereka berkantor di Singapura, tetapi pabriknya di Batam.
”Contohnya Black Magic. Namun saya yakin jika bisa bangun Batam, maka kantor utamanya bisa ditarik ke Batam,” jelasnya.

Terkait pernyataan Menlu Singapura itu, Hatanto bahkan menantang Singapura untuk membuktikan pernyataan itu dengan data. ”Silahkan cari, pasti tak ada kemunduran,” tegasnya.

Menurut dia, penilaian kualitas pelayanan BP Batam tidak bisa diukur dari banyaknya perusahaan asing yang hengkang dari Batam. Sebab tutupnya sejumlah perusahaan luar negeri di Batam sudah terjadi sejak 2013 lalu.

Selain itu, kata dia, tutupnya perusahaan asing di dalam negeri, khususnya Batam, lebih dikarenakan dampak ekonomi global yang lesu. Bukan karena buruknya pelayanan di BP Batam.

Meski begitu, lanjut Hatanto, pihaknya tidak tinggal diam sambil menunggu kondisi ekonomi dunia pulih. Melainkan terus membuat kebijakan yang bisa menstabilkan kondisi ekonomi dan iklim investasi di dalam negeri, terutama di Batam.

Untuk itu, Hatanto meminta semua pihak, termasuk Singapura, untuk tidak membuat penilaian negatif tanpa didukung data dan fakta. ”Saya memang tak banyak omong, tapi yang lain ngomong secara umum seenaknya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kegelisahannya terkait stigma buruk yang disematkan ke jajaran pimpinan baru BP Batam. Stigma tersebut adalah tidak ada kepastian hukum di Batam.

”Ada stigma ketidakpastian hukum yang sebenarnya dari dulu sudah ada, namun disematkan ke kami. Ya kami tak mau,” tegasnya.

Sehingga untuk membenahi ketidakpastian hukum itu, pihaknya menerapkan aturan main untuk menjamin kepastian hukum.

Menurut Hatanto, setelah mereka melangkahkan kaki di Batam, semua sudah pasti dan jelas. ”Yang tidak pasti adalah lahan-lahan terlantar,” katanya lagi.

Jika pemodal asing datang, maka Hatanto mengaku bingung. Kebingungan tersebut karena ternyata memang tidak ada lagi lahan yang bisa dialokasikan. Lahan yang ada seluas kurang lebih 900 hektare tidak akan cukup, apalagi titik-titik lahan tersebut tidak merata.

”Jika keluar dari kawasan industri, maka ternyata banyak lahan menjadi terlantar karena dipegang oleh orang yang tidak pasti juga,” bebernya.
Pria nomor satu BP Batam ini juga menyayangkan bahwa ketidakpastian hukum selalu dianggap buah dari dualisme.

”Dualisme itu bukan salah BP Batam. Kan ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, silakan uji materi ke sana, kami ini hanya pelaksana,” ujarnya.

Ia juga geram dengan oknum-oknum yang menyerang dirinya secara personal di media sosial. ”Kita di sini hanya bicara institusi bukan pribadi. Jangan nyasar kemana-mana,” imbuhnya.

Ke depannya pihaknya akan membuat tatanan yang jelas mengenai Batam. ”Kasihan masyarakat diombang-ambing,” kata Hatanto. (leo)

Respon Anda?

komentar