batampos.co.id – Ketua Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang (BKT), Nurdin Basirun mengakui legalitas FTZ BKT masih lemah. Meskipun demikian untuk kepentingan pembangunan tetap bisa berjalan.

Lemahnya legalitas FTZ BKT, terdeteksi dari rencana pembangunan yang ada. Yakni kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan BKT masih menempel di BP Batam. Terkait persoalan ini, Ketua DK, Nurdin Basirun mengatakan jangan terlalu dipersoalkan.

“Sambil jalan tentu harus kita perkuat legalitas yang ada. Karena pembentukan kawasan FTZ ini ada aturannya,” ujar Nurdin Basirun menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang, belum lama ini.

Masih kata kata Nurdin, tujuan pembentukan kawasan FTZ adalah untuk mendorong percepatan pembangunan dibidang investasi tentunya. Masih kata Nurdin, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik tentu butuh proses. Karena tidak bisa dilakukan secara instan.

“Meskipun sekarang ini, pembangunan yang diajukan kawasan FTZ menumpang di BP Batam. Tetapi teknis pelaksanaanya adalah kawasan masing-masing,” papar Nurdin.

Mantan Bupati Karimun tersebut mengaharapkan masing-masing kawasan FTZ di luar Batam dalam melaksanakan tugas tetap harus berpedoman pada peraturan yang ada. Sehingga tidak ada kebijakan yang salah, sehingga bisa menggaggu rencana kerja yang sudah dibuat.

“Hadirnya kawasan FTZ memberikan dampak yang signifikan bagi percepatan pembangunan daerah. Sehingga tidak dinilai menghabiskan anggaran negara,” tutup Nurdin.

Terpisah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho membenarkan adanya sejumlah kegiatan kawasan FTZ BKT masih menumpang di BP Batam. Meskipun demikian, pelaksana teknisnya adalah FTZ di masing-masing daerah.

“Aturan membolehkan ini, karena secara legalitas BP Batam sudah kuat. Meskipun menumpang, pelaksananya bukan BP Batam,” ujar Heru.(jpg)

Respon Anda?

komentar