Solusi Akhiri Dualisme oleh Habibie, Akan Disampaikan ke Presiden Jokowi

2638
BJ Habibie.
foto: putut / batampos

batampos.co.id – Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie, mengatakan solusi terbaik mengatasi konflik kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemko Batam yang memicu melambatnya pertumbuhan ekonomi di Batam, adalah menjadikan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) sebagai provinsi khusus ekonomi.

Hal itu diungkapkan Habibie saat berbincang dengan Batam Pos dan beberapa jurnalis lain di Nogosaya Restaurant, Turi Beach Resort, Nongsa, Batam, Jumat (28/4). Saat bertanya jawab dengan media, Habibie didampingi Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan para deputi BP Batam.

Mantan ketua Otorita Batam (kini BP Batam) itu, mengatakan untuk memajukan Batam, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada cita-cita awal Batam, yakni menjadikan Batam sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.

Semua itu baru bisa dicapai jika semua pihak bersatu. Tidak ada lagi saling sikut kepentingan satu sama lain. “Ya, back to basic. Menjadikan Batam, Rempang, dan Galang sebagai provinsi khusus ekonomi, itu solusinya,” tegasnya.

“Kalau Provinsi Khusus Barelang berhasil, kita perluas jadi Barelang-Bin yaitu Barelang Bintan. Tapi, sekarang, fokus ke Provinsi Khusus Barelang saja dulu,” katanya.

Ide itu, kata Habibie, sudah lama ia rancang. Ia menjelaskan, provinsi khusus ekonomi itu nantinya akan dipimpin seorang gubernur yang ditunjuk langsung. Sang gubernur diambil dari BP Batam.

“Kenapa dari BP Batam? Karena sumberdaya manusia BP Batam adalah orang-orang profesional, dan profesionalisme itu berkelanjutan hingga saat ini,” tegas Habibie.

Habibie menyatakan usul menjadikan Barelang sebagai provinsi khusus ini segera akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo setelah ia kembali ke Jakarta.

“Saya datang ke sini untuk mengetahui semua masalah. Kalau saya sudah tahu, baru bisa saya bicarakan dengan Presiden. Pasti, ini pasti akan saya sampaikan ke Presiden. Batam harus maju. Sekarang semua orang dari daerah di Indonesia ada di Batam. Batam milik kita semua. Bukan milik satu kelompok atau golongan. Karena itu, masalah ini harus selesai,” paparnya.

Ia menyerukan semua kalangan di Batam untuk bersatu membawa Batam menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Masyarakat jangan mau ditunggangi pihak-pihak atau kelompok dari dalam atau luar negeri yang tidak ingin melihat Batam maju.

BJ Habibie
foto: yusuf hidayat / batampos

“Jangan habiskan waktu untuk adu domba. Semua itu hanya menghilangkan peluang dan kesempatan membangun Batam,” tegasnya.

Ia menegaskan, ide menyatukan Batam, Rempang, dan Galang dalam satu bingkai pemerintahan dengan status provinsi khusus ekonomi, tidak ada tujuan lain selain keinginan melihat Batam maju dan moderen sesuai cita-cita awalnya.
“Jadi saya bilang begini bukan karena ingin jadi kepala BP Batam lagi atau jadi presiden, tidak, saya sudah 81 tahun, saya hanya ingin Batam maju,” ujarnya.

Menurutnya, banyak yang bisa dilakukan jika ingin menjadikan Batam lebih maju. Salah satunya menghidupkan industri di Batam untuk pemenuhan berbagai kebutuhan, mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, hingga merakitnya menjadi produk berguna. Mulai dari bahan kebutuhan yang sederhana hingga yang berteknologi tinggi.

“Pesawat saja bisa kita buat. Satu-satunya negara di Asia yang punya kemampuan membangun pesawat selain di Amerika dan Kanada, ya Indonesia. Jangan kira bangsa Indonesia bangsa yang tak mampu,” tegasnya.

Produk-produk tersebut tidak hanya berorientasi ekspor, tapi juga untuk pasar dalam negeri. “Jangan terlalu tergantung pasar internasional, pasar lokal kita itu dari Sabang hingga Marauke,” ungkapnya.

Ide Cemerlang

Di tempat terpisah, anggota DPRD Provinsi Kepri Onward Siahaan setuju Batam dijadikan provinsi khusus ekonomi. Menurutnya, dari awal dibentuk, Batam memang untuk menjadi pusat pertumbuhan investasi di Indonesia.

“Pak Habibie itu orang yang cerdas. Memang sudah saatnya Batam ini menjadi daerah khusus ekonomi. Kalau tidak, maka persoalan di Batam tidak akan selesai,” katanya.

Menurut Onward, pada 2016 lalu, DPRD Kepri sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengembangan kawasan Batam. Arahnya untuk mendorong Batam dijadikan daerah khusus ekonomi. Termasuk untuk menyelesaikan masalah dualisme di Batam.

“Tak bisa dipungkiri masalah dualisme ini yang membuat perizinan dan investasi di Batam melambat. Ini harus diselesaikan,” katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini mengurus perizinan untuk investasi lebih mudah di kawasan industri di luar Batam.

“Ini keluhan pengusaha. Lebih mudah urus izin di kawasan industri di Jawa atau daerah lain dibanding Batam,” katanya.

Presiden ketiga RI BJ Habibie (kanan) tampak senang melihat foto dan beritanya terbit di halaman utama Batam Pos di Restoran Nagosaya Turi Beach Resort, Jumat (28/4). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos

Maka salah satunya adalah dengan menyatukan dualisme kewenangan tersebut. Pansus Pengembangan Kawasan Batam meminta daerah khusus ekonomi yang dimaksud adalah setingkat provinsi. Di mana kepala daerahnya adalah gubernur.

“Misalnya daerah khusus Jakarta. Kekhususanya adalah ibukota negara. Batam juga kekhususannya adalah perekonomian,” katanya.

Sama seperti Jakarta, menurut Onward, nantinya Gubernur akan memiliki deputi atau setingkat walikota untuk mengurusi dua hal. “Bisa saja ada deputi yang menangani pemerintahan atau kependudukan dan ada deputi yang menangani investasi. Deputi ditunjuk langsung,” katanya.

Dari beberapa kali kunjungan Pansus, pembentukan daerah khusus Batam ini sangat memungkinkan.

“Kami sudah bertemu pakar tata negara Jimly Asshidiqie. Dan beliau menyatakan bahwa ini sangat memungkinkan,” katanya.

Onward juga mengapresiasi Habibie yang punya inisiatif untuk berbicara langsung dengan Presiden Jokowi tentang kondisi Batam terkini. Ia berharap Batam bisa lebih maju ke depan. (nur/ian)

Respon Anda?

komentar