batampos.co.id – Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko mengatakan, Batam merupakan tempat recycle atau daur ulang tenaga kerja bermasalah. Setiap hari, sedikitnya 750 TKI ilegal diberangkatkan dari Kota Batam.
“Mereka dicuci otaknya, dan dikirim bolak-balik ke luar negeri,” kata Sujatmiko saat menghadiri penandatanganan MoU Gugus Tugas Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Batam dengan Yayasan Bantuan Hukum dan Harapan Bangsa, Selasa (2/5/2017).
Mereka yang baru saja kembali dari luar negeri, menjadi target untuk dikirim kembali. “Dirayu, dipaksa, dan dieksploitasi sehingga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Faktor pendidikan yang rendah dan kemiskinan menyebabkan tenaga kerja yang bermasalah ini menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan, penindakan, dan penanganan terhadap korban. “Langkah pencegahan bisa kita mulai dari pemeriksaan dokumen, selanjutnya memastikan tenaga kerja memiliki keahlian untuk bekerja di luar negeri,” bebernya.
Sujatmiko menyebutkan, berdasarkan laporan yang masuk dari tahun 2015 terdapat 1.584 TKI ilegal yang diduga menjadi korban perdagangan orang, dan digagalkan pengirimannya ke luar negeri. Tahun 2016 terdapat 1.310 yang berhasil digagalkan. “Ini membuktikan usaha mafia untuk menjerumuskan TKI ini terus berjalan, dan jumlahnya tidak sedikit,” terangnya.
Sementara itu, Program Direktur LSM Rumah Faye yang konsen menangani permasalahan perdagangnan orang khususnya anak, Marniati Agus mengatakan, setiap harinya terdapat 750 TKI ilegal keluar dari Batam. “Ini data kami dapat dari Polda Kepri, cukup mengejutkan ternyata di Batam sangat banyak TKI yang nekad berangkat meskipun tidak ada dokumen lengkap,” terangnya.
Rumah Faye memberikan bantuan kepada korban perdagangan orang, termasuk di Batam. “Kami punya rumah aman bagi mereka, memberikan pendampingan dan memulihkan psikologis mereka,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, letak geografis dan strategis Batam yang berbatasan lagnsung dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai kota transit TKI ilegal.
“Mereka berangkat melalui pelabuhan tikus, dan tidak pandang waktu dan cuaca berangkatnya. Tidak sedikit mereka yang tewas karena kecelakaan menuju luar negeri,” terangnya saat peluncuran buku saku TPPO.
Untuk itu, Kemenko juga akan berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk melakukan upaya penekanan meminilisir pengiriman orang ke luar negeri, khususnya di pelabuhan tidak resmi, yang sering menjadi jalur untuk mengirim TKI ke luar negeri.
Dia menambahkan, TKI yang dikirim ke luar negeri bukanlah berasal dari Batam, mereka melainkan berasal dari daerah yang didiminasi orang NTT, Sukabumi, Indramayu, Jakarta, dan Lombok Tengah. “Ini yang tengah kami dorong, bagaimana TPPO ini bisa ditegakkan, jadi semua lintas sektor harus terlibat,” tutup Amsakar.(cr17)