Batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, keberadaan lembaga pemasayarakatan (Lapas) di Natuna sudah sangat mendesak dan harus segera dibangun. Pemkab berharap, realisasi dibangunnya Lapas tidak ditunda terus oleh Kementerian Hukum dan Ham.
“Kaburnya dua nelayan Vietnam ini sudah menjadi pelajaran, warga juga bisa dirugikan,” sebut Ngesti, Rabu (3/5).
Pemkab sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan Lapas di Natuna, tepatnya di Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat. Keberadaan Lapas, salah satu untuk menjamin keamanan di Natuna.
Ngesti mengatakan, keberadaan Lapas di Natuna juga sudah diharapkan masyarakat, khususnya dari kalangan keluarga terpidana. Yang selama ini terpisah jauh dari anggota keluarga yang menjalani masa penahanan di Lapas Tanjungpinang.
“Disatu sisi, dengan geografis Natuna yang berada di perbatasan ini sudah selayaknya dibangunkan Lapas. Keamanan jalur laut saat pemindahan narapidana ke Tanjungpinang sangat berisiko, apalagi ditumpangkan bersamaan dengan kapal penumpang umum,” ujar Ngesti.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Efrianto menyatakan, keberadaan Lapas di Natuna sudah sangat mendesak. Mengingat kebutuhan dan kondisi geografis Natuna yang jauh dari Lapas Tanjungpinang. Terutama memindahkan tahanan kewarga negaraan asing yang sudah divonis pengadian dan harus menjalani hukuman pidana.
“Sekarang ini ada 28 warga asing yang diproses hukum dan menunggu dipindahkan ke Lapas Tanjungpinang. Pemindahan juga tidak bisa dilaksanakan setiap kapal, harus diinapkan dipenampungan sementara Kejaksaan yang tidak begitu besar,” ujarnya.
Sementara untuk narapidana kasus kriminal umum, masih bisa dititipkan di sel tahanan Polres Natuna sebelum dipindahkan ke Lapas Tanjungpinang. Faktor keamanan dan biaya transportasi adalah pertimbangan, mendesaknya Lapas di Natuna.
“Resiko tahanan kabur juga adalah pertimbangan. Karena saat ini pengawalan dan pengawasan minim. Berbeda kondisinya di Lapas,” ujar Afrianto.(arn)