Bupati Bintan Apri Sujadi, memberikan pemaparan dalam rapat rencana pembangunan PLTG antara Pemkab Bintan bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera di ruang rapat BPPPD Kabupaten Bintan, Rabu (3/5). F. Choki/batampos.

batampos.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Listrik Sumatera segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Mobile Power Plant (MPP) berdaya 30 MegaWatt di Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

Hal ini diungkapkan Manager Perencanaan PT PLN Medan, Harya. Ia mengatakan rencana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, khususnya di wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Pembangunan PLTG ini lanjutnya, merupakan salah satu langkah untuk mendukung kebijakan energi nasional. Dimana rencananya jenis MPP yang akan digunakan berbahan baku gas dan bukan berbahan BBM.

“Pembangunan PLTG ini ditargetkan tahun 2018 sudah bisa beroperasi,” ungkap Harya usai menggelar rapat pemaparan rencana pembangunan antara Pemkab Bintan Bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera di ruang rapat BPPPD Kabupaten Bintan, Rabu (3/5).

Harya menjelaskan nantinya untuk pembangunan PLTG ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare, berdampingan dengan gardu induk PLN di Kilometer 25 Kijang.

“Kami berharap Pemkab Bintan, dalam hal ini dapat mendukung penuh dan membantu untuk bisa mempercepat mengurus segala perizinan lokasi, sehingga pembangunan ini bisa cepat terealisasi,” harapannya.

Bupati Bintan Apri Sujadi, mengaku sangat menyambut baik atas Rencana Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) 30 MegaWatt ini. Tentunya dengan pembangunan ini kata Apri dapat mendukung kebutuhan listrik bagi masyarakat Kabupaten Bintan khususnya.

Apri menambahkan, pihaknya juga akan mempelajari beberapa perizinan yang diperlukan bagi terlaksananya pembangunan Mobil Power Plant (MPP) tersebut.

“Pemkab Bintan sangat mendukung pembangunan ini. Diharapkan dengan adanya pembangunan PLTG ini akan mendukung bagi pemenuhan kebutuhan energi listrik oleh masyarakat Kabupaten Bintan,” tuturnya.

Diketahui ada beberapa perizinan yang diperlukan guna terlaksananya pembangunan PLTG tersebut, yaitu persetujuan prinsip terkait rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas, rekomendasi pemanfaatan ruang, izin lokasi, sertifikasi lahan, serta izin-izin prinsip lainnya baik dari Pemkab Bintan, maupun dari Pemprov Kepri. (cr20)

Respon Anda?

komentar