batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fakhrial meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun segera menuntaskan polemik rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Kepri. Karena apabila diabaikan, rentan menjadi persoalan hukum.

“Persoalan rekomendasi KASN harus segera dituntaskan. Gubernur selaku pemegang kebijakan harus segera menentukan sikapnya,” ujar Sukri Fakhrial, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, pihaknya apresiatif dengan upaya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang melakukan konsultasi langsung ke KASN. Menurut politisi Partai Hanura tersebut, sebaiknya Gubernur Kepri segera memberikan pemahaman dan penjelasan.

“Apa yang kita khawatirkan adalah, apabila semakin dibiarkan bisa menimbulkan persoalan hukum. Apalagi sampai ada gugatan dari peserta yang tidak terima. Bisa-bisa proses kemarin di Batalkan,” papar Sukri.

Terpisah, mengenai persoalan ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengklaim apa yang menjadi rekomendasi KASN sebagian sudah dilaksanakan dan mengenai sejumlah hal juga dikonsultasikan langsung ke KASN.

“Untuk meminta penjelasan terkait rekomendasi ini, kamis sudah melakukan koordinasi langsung ke KASN,” ujar Gubernur di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Sabtu (6/5) lalu.

Mantan Bupati Karimun tersebut menegaskan, apabila nantinya petunjuk yang diberikan KASN harus melaksanakannya, pihaknya akan segera melakukan. Menurutnya, untuk menghindari kesalahan dalam membuat kebijakan, pihaknya meminta petunjuk KASN lebih lanjut.

Ditegaskannya, dirinya mengaku belum mengetahui adanya wacana perombakan kabinet. Karena adanya rekomendasi KASN. Menurutnya lagi, isu yang berhembus tersebut bukan merupakan keputusannya.

“Belum ada keputusan apapun yang dibua. Karena kita masih menunggu penjelasan KASN lebih lanjut,” tutup Nurdin.(jpg)

Respon Anda?

komentar