KPPBC Pratama Dabo Singkep Turun Peringkat

264

batampos.co.id – Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Dabo Singkep, Tony Leonard telah menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penurunan status KPPBC Pratam Dabo Singkep menjadi pos bantu pengawasan di bawah wewenang KPPBC Madya Tanjungpinang.

“Benar PMK telah kami terima tetapi masih menunggu realisasinya, karena masih ada tenggang waktu hingga Desember tahun ini,” ujar Tony ketika dimintai keterangan, Selasa (9/5) siang.

Tony menambahkan, dengan menunggu masa tenggang pergantian status tersebut KPPBC Pratama yang saat ini dipimpinnya, masih menjalan pungsi dan layanan yang sama seperti biasanya. Hal ini diutarakan Tony agar seluruh personil yang ada tetap melakukan tugas yang sama dan tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Walau belum dapat memastikan waktu perubahan tipe kantor tersebut, namun Tony memperkirakan perubahan tipe akan terealisasi pada Juni atau Juli tahun ini. Walau perubahan kantor dari tipe Pratama menjadi Pos Bantu Pengawasan, Tony memastikan ada petugas yang tetap di Dabo Singkep agar dapat melayani masyarakat.

“Walau kantor menjadi Pos Bantu tentu tetap ada petugas. Tak mungkin kosong di sini,” ujar Tony.

Sebelumnya, Tony sempat menyampaikan kalau down great kantor yang dipimpinnya akan terlaksana pada akhir tahun lalu. Namun hingga saat ini, kantor tersebut baru menerima PMK pada tahun ini dan masih memiliki tenggang waktu hingga akhir tahun ini.

Dari informasi yang diterima, penurunan tipe kantor KPPBC Pratama Dabo Singkep menjadi pos bantu pengawasan akibat sedikitnya penerimaan negara yang diperoleh di wilayah Kabupaten Lingga. Selain itu, kegiatan kantor KPPBC Pratama Dabo Singkep juga dinilai pusat masih tergolong sedikit, sedangkan anggaran dari negara untuk operasional dan sebagainya yang diberikan negara cukup besar.

Untuk diketahui, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan RI telah menurunkan tipe sejumlah kantor Pratama diseluruh Indonesia berdasarkan PMK 188 tahun 2016. Keputusan tersebut dinilai menghemat uang negara karena setiap kantor dengan tipe pratama mendapat anggaran yang cukup besar. (wsa)

Respon Anda?

komentar