DPRD Beri Banyak Catatan Strategis pada LKPj Wali Kota Batam 2016

302
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – DPRD Kota Batam, memberikan puluhan catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam tahun anggaran 2016. Catatan strategis tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD Batam, Jumat (12/5).

Dari LKPj tersebut, Pansus LKPj memberikan beberapa kesimpulan. Pasus menilai masih banyak masalah diantaranya data yang diberikan tidak informatif dan tidak sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 3 Tahun 2007. Dimana LKPj melaporkan pelasanaan program dan kegiatan.

“Artinya yang dilaporkan adalah out come (hasil) capaian kinerja. Yang terjadi pada LKPj 2016 tersebut, hanya melaporkan realisasi anggaran per kegiatan. Sedangkan hasilnya tidak dilaporkan sama sekali,” kata Jefri Simanjuntak, anggota pansus saat membacakan laporan.

Diakuinya, hal ini menyulitkan pansus melakukan penilaian atas capaian kinerja Pemko Batam.

“Atas kondisi ini, pansus berkonsultasi ke kementerian dalam negeri, dan pihak kemendagri juga menyesalkan hal ini. Bahkan sempat terpikir mengembalikan dokumen LKPj ke Pemko untuk perbaikan, Namun urung dilakukan mengingat masa tugas pansus hanya 30 hari,” terangnya.

Menurut Jefri, dari LKPj yang tidak siap saji tersebut berdampak pada tidak optimalnya proses perencanaan satu tahun ke depan. Sebab tidak diketahui secara pasti, seberapa besar keberhasilan dan kemajuan yang sudah dicapai. Dan termasuk kendala apa saja selama 2016.

Selanjutnya, data yang diberikan tidak berkorelasi dengan RPJMD wali kota. Padahal RPJMD seharusnya menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan tahunan pemerintah daerah.

“Ini menjadi bukti. OPD tak mengacu RPJMD wali kota,” sebut Jefri.

Capaian indikator makro, ekonomi dan sosial. Sebagaimana dilaporkan dalam LKPj 2016, ekonomi Batam 2016 diprediksi sebesar 4,13 persen. Angka dari badan pusat statistik (BPS) tersebut belum dipublikasikan. Dibanding dengan tahun 2015, ekonomi tumbuh sebesar 6,75 persen.

“Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Batam 2016 lebih lesu dibanding tahun 2015,” ucapnya.

Kelesuan ini tampak dibeberapa sektor dominan, seperti industri pengolahan, perdagangan dan konsumsi. Perlambatan ekonomi ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah saat ini. Dibutuhkan analisis yang lengkap dan strategis, sehingga dapat diketahui akar masalanya.

“Dan kemudian mencari solusi yang tepat untuk Batam meraih kembali kejayaannya,” tambahnya.

Jefri juga menilai, penyajian data di pengelolaan keuangan daerah kurang lengkap dan miskin jawaban. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah tahun 2016 kurang dari target sebesar Rp 60,7 miliar. Atau terealisasi 97,33 persen dari target yang ditetapkan dari APBDP 2016.

Pertumbuhan PAD juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2016, PAD tumbuh sebesar 5,3 persen. Sedangkan pada tahun 2015, PAD mampu tumbuh hingga 7,3 persen. Pada kelompok PAD yang tidak memenuhi target, juga tidak memberikan penjelasan yang memadai.

“Sehingga kami tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya,” tutur Jefri.

Secara umum, lanjutnya, kinerja organisasi perangkat daerah Batam masih lemah dan jauh dari harapan. Keberhasilan kinerja tidak semata-mata yang bersifat fisik. Tetapi bagaimana hasil kinerja dapat dirasakan masyarakat. Banyaknya keluhan yang diterima DPRD saat reses atau rapat dengar pendapat umum membuktikan kinerja fisik OPD belum mengena dan tepat sasaran.

Ditambah lagi pemahaman masing-masing OPD terhadap program kegiatan juga sangat lemah. “Tak termanfaatkannya dana alokasi khusus yang jumlahnya 30 miliar di beberapa OPD, menujukan bertapa lemahnya perencanaan. Berbagai alasan yang diberikan juga tak masuk akal,” jelasnya.

Pansus berharap hal ini ke depan tidak terjadi kembali. Dana puluhan miliar yang sudah dipegang tangan ternyata tidak mampu dipergunakan dan sangat disayangkan.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, catatan strategis ini diharapkan menjadi pegangan bagi walikota untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

“DPRD Batam sebagai lembaga presentasi rakyat bertanggungjawab mengevaluasi apa-apa saja yang telah dilakukan dan dicapai Pemko Batam,” tuturnya. (rng)

Respon Anda?

komentar