batampos.co.id – DPRD Tanjungpinang meminta Pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di empat kecamatan. Sebab bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungpinang Juli 2016, angka kemiskinan di Tanjungpinang mencapai 10.196 rumah tangga. Kemudian angka inflasinya sepanjang 2016 mencapai 3,06 persen atau lebih tinggi dari rata-rata angka inflasi nasional yang hanya 3,02 persen.
Ketua DPRD Tanjungpinang, Parno mengatakan banyak langkah strategi yang harus dilakukan Pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik melalui pengembangan sektor pariwisata, dunia usaha maupun penarikan perpajakan.
“Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota TA 2016 banyak yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan daerah ini. Bahkan fraksi-fraksi menginginkan semua program untuk masyarakat harus dipioritaskan dulu,” ujar Parno, kemarin.
Pembangunan Kota Tanjungpinang, kata Parno mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018. Diantaranya meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif kota Tanjungpinang dan mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah.
“Seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja yang efektif melalui kemudahan dan dukungan terhadap peluang investasi di sektor bisnis strategis. Dan buatlah kebijakan pengembangan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat,” katanya.
Untuk pengembangan destinasi wisata, masih kata Parno bisa melalui penguatan identitas budaya lokal dan peningkatan sarana-prasarana destinasi wisata. Bisa melalui pola-pola pembiayaan yang kolaboratif antar para pelaku industri wisata maupun pemangku-pemangku kepentingan yang lain.
Caranya, lanjut Parno membangun pariwisata berkonsep wisata halal (halal tourism) yang sudah menjadi tren utama dunia. Apalagi beberapa tahun ke depan, wisatawan asal Timur Tengah dengan daya beli yang tinggi akan membanjiri berbagai belahan bumi untuk berwisata. Ini peluang bagi Tanjungpinang untuk meningkatkan PAD dan perputaran bisnis yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kami minta lebih pro aktif untuk mendorong masuknya investasi baru yang membuka lapangan pekerjaan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan berjalan sekaligusdapat mengurangi angka pengangguran,” sebutnya.
Berikutnya dunia usaha, sambung Parno perlunya pelatihan peningkatan SDM maupun produk hasil industri yang dilakukan masyarakat. Sehingga mampu untuk berdaya saing dengan produk-produk yang lainnya. Kemudian meningkatkan sisi pemasaran dengan mengoptimalkan segala sumber yang ada, khususnya melalui internet.
“Maka harus membuat program pelatihan teknologi informasi dan strategi marketing dengan menggunakan internet,” bebernya.
Sedangkan perpajakan, sambung Parno lagi melalui peningkatan tax coverage secara konsekwen beberapa sektor unggulan dengan menselaraskan kepentingan dunia usaha. Diantaranya optimalisasi penarikan dan penyelenggaraan retribusi sampah dan lebih intens mengawasi kebocoran dalam sector pendapatan parkir. Sehingga target yang diharapkan tercapai dan mengantisipasi dana transfer pusat yang akhir ini mengalami penurunan.
“Ini semua permintaan dari tujuh fraksi DPRD. Dari Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat Plus, Gerindra, Hanura, PKS, dan Amanat Pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan pemerintah akan memenuhi segala permintaan itu. Sebab semua permintaan itu untuk kebaikan bersama.
“Tahun ini kami akan gesa semuanya. Baik pengembangan pariwisata, dunia usaha maupun perpajakan,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, kata Lis akan dilaksanakan peningkatan kuatitas dan kualitas tenaga sosial guna membantu program dan kebijakan pemerintah terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Lalu, peningkatan dan pengembangan kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang berkualifikasi. Melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi.
Berikutnya, lanjut Lis akan menyusun event pariwisata berkualitas yang mampu mendatangkan wisatawan ke daerah ini. Caranya, dengan program wisata sejarah berbasis kemelayuan. Dan juga akan melakukan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan
“Untuk merealisasikan semuanya kami butuh dukungan semua pihak. Baik dari pemangku kepentingan maupun lembaga legislatif,” pungkasnya. (ary)