batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggesa penggunaan pelabuhan di Pulau Dompak. Apalagi pelabuhan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat itu telah rampung. Kalaupun ada perbaikan, hanya perbaikan kecil saja.
“Apa yang sekiranya masih mengganjal, segera selesaikan. Jangan ditunggu lebih lama lagi. Ini sudah tiga tahun selesai dan dibiarkan mangkrak,” kata Anggota DPRD Kepri, Asep Nurdin, Minggu (14/5).
Dikatakannya, dengan beroperasinya pelabuhan Dompak, tentunya akan mengurangi beban pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) sebagai satu- satunya pelabuhan penumpang yang ada di ibukota Kepri Tanjungpinang ini.
Selain itu, saat ini pelabuham SBP tengah dilakukan renovasi menyeluruh dan informasi yang terima, bahwa pihak Pelindo Tanjungpinang dalam pengerjaannya memakan waktu lebih dari dua tahun kedepan. Sebab, pengerjaannya dilakukan secara bertahap, karena pelabuhan tersebut tetap beroperasi.
“Pelabuhan Dompak secara fisik sudah hampir siap, dan tidak akan memakan waktu lama penyelesaianya. Dishub Kepri harus menjemput bola dengan mendesak Kemenhub segera mengucurkan anggarannya untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Sebentar lagi akan memasuki bulan suci puasa, dan nantinya dipertengahan bulan puasa akan mulai ada peningkatan jumlah penumpang yang akan mudik. Bila pelabuhan belum siap maka akan terjadi penumpukan penumpang dan ini harus diantisipasi.
“Kita tidak bisa bayangkan kondisi pelabuhan SBP saat memasuki hari raya Idul Fitri nanti. Sebab, penumpang akan membludak sementara kondisi pelabuhan belum siap diperbaiki,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail mengatakan, terkait penyelesaian pelabuhan Dompak, Pemprov Kepri telah berusaha meminta Kemenhub untuk segera melanjutkan menyelesaikannya. Sebab, pelabuhan itu sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami sudah berusaha meminta Kemenhub untuk melanjutkan pelabuhan yang terbengkali itu, selain kondisi saat ini sudah memprihatikan sebab banyak yang rusak. Dan apabila dibiarian akan lebih parah,” terangnya.
Di tahun ini Kemenhub tidak mengaggarkan biaya perbaikan lantara masih ada permasalahan aset pelabuhan Dompak yang tarik-ulur, dimana kemenhub menginginkan aset itu tetap milik mereka, sedangkan Kepri mengingnkan aset itu menjadi milik Kepri.
“Selain itu terkait kewenangan pengelolaan pelabuhan masih dalam pembahasan. Namun, Pak Gubernur mengharapkan pengelolaan diberikan ke Pemprov Kepri sehingga akan ada pemasukan PAD kedaerah,” katanya. (aya)