DPRD Batam Kritisi Capaian Realisasi Fisik Triwulan Pertama

151
Sejumlah pengendara bermotor melintas melintas di Jalan Nong Isa Batamcenter yang berlubang, Selasa (28/2). Ada beberapa titik lubang yang berlum diperbaiki di jalan tersebut. F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penyerapan anggaran dan realisasi fisik per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Batam ternyata belum maksimal. Sampai triwulan pertama 2017 ini realisasi baru diangka 11 persen. Padahal idealnya serapan anggaran tersebut sudah berada di angka 20 persen.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) misalnya. realisasi program fisik baru diangka 7,91 persen. Padahal OPD ini salah satu yang paling banyak memiliki banyak program fisiknya.

DBM SDA sendiri memiliki 44 program kegiatan dengan total anggaran Rp 356,2 miliar. Adapun rincian ialah pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 230 miliar, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp 46 miliar, program pengendalian banjir dan perbaikan jaringan Rp 43 miliar, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana hinterland Rp 16,7 miliar, pelayanan administrasi perkantoran Rp 24 miliar dan sarana prasarana aparatur Rp 2,9 miliar.

“Begitu juga dari 217 paket di DBM SDA, sampai triwulan pertama terealisasi 15 paket,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura.

Nyanyang sendiri mengaku sudah mewanti-wanti agar anggaran yang sudah dikucurkan untuk DBM SDA bisa terealisasi maksimal.

“Jangan sampai apa yang sudah kita anggarkan ini tidak terealisasi dan menjadi Silpa. Realisasi fisik ini kan menyangkut kebutuhan masyarakat Batam,” jelasnya.

Tak jauh beda, realisasi program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Batam baru mencapai 11 persen. Dari total Rp 19,2 miliar anggaran yang dikucurkan, tersealisasi Rp 2,1 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Batam Bobi Alexander Siregar mengatakan, minimnya serapan ini disebabkan karena belum jalannya proyek fisik. OPD tersebut mengaku terkendala masalah lelang pengadaan barang dan jasa. “Triwulan pertama, kegiatan fisik dinsos belum dimulai,” tuturnya.

Adapun kegiatan yang ada di dinsos diantaranya, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sosial akreditas lembaga kesejahteraan sosial, penyuluhan sosial, bimbingan terhadap organisasi sosial, bantuan penangulangaan orang terlantar, pelayanan kesejahteraan lanjut usia, pelayanan sosial penyandang disabilitas, program bantuan pangan non tunai dan lainnya.

“Banyak kegiatan fisik yang dinanti. Untuk itu kita minta dinsos harus komitmen,” tambahnya.

Untuk dinas pendidikan dan dinas kesehatan yang juga memiliki kegiatan fisik, sampai saat ini belum melaporkan serapan anggarannya “Dinkes sudah dua kali kita panggil. Kalau disdik rencananya laporan realisasi akan disampaikan¬† Rabu ini, (18/5),” tutur politisi Hanura itu.

Anggota Banggar DRRD Batam, Aman mengaku belum semua OPD yang melaporkan serapan anggaran triwulan pertama. Namun dari data yang masuk belum satupun yang mencapai target. “Saya lihat di LPSE, kegiatan fisik masih berputar pada konsultan perencanaan. Padahal idealnya 20 persen dari anggaran sudah terserap di tirwulan pertama ini,” sebutnya.

Ia menilai, keterlambatan pembahasan APBD 2017 kemarin menjadi salah satu penyebab minimnya serapan anggaran fisik ini. APBD disahkan Januari dan baru dievaluasi Gubernur satu bulan setelahnya. Dikembalikan lagi ke banggar. Sehingga Maret baru bisa digunakan. Program fisikpun belum bisa jalan mengingat harus dilakukan konsultasi perencanaan dan proses lelang.

“Satu bulan lelang, akhirnya Mei program fisik baru bisa dimulai,” kata Aman.

Ditambahkan dia, hal ini sebenarnya bisa diantisipasi jika proses penyusunan RKA oleh pemko lebih cepat.

“Kita tak menyalahkan pemko atau DPRD, karena keterlambatan ini karena belum padu serasinya persepsi pemko melalui musrembang dan DPRD dengan reses. Sehingga kalau ini bisa lebih cepat, pembahasan cepat dan program fisik bisa kita gesa lebih cepat juga. November ketok APBD, Januari sudah mulai running semua kegiatan fisik,” kata Aman.

Ia berharap keterlambatan pengesahan APBD tahun lalu bisa menjadi pelajaran Pemko dan DPRD dalam menyamakan persepsi. Sehingga tidak mengangu serapan anggaran fisik. “Harus kita mulai dari sekarang. Kepada OPD pun kita minta untuk menggesa serapan anggarannya,” jelas Aman. (rng)

Respon Anda?

komentar