batampos.co.id – Harapan masyarakat Batam, khususnya pelanggan rumah tangga agar Gubernur Kepri Nurdin Basirun merevisi tarif listrik Batam (TLB) yang telah ia putuskan naik 45 persen, pupus sudah. Nurdin menolak merevisi keputusan yang telah ia buat terkait tarif baru PLN Batam.
”Dengan berbagai pertimbangan, kita sudah membuat kesimpulan terkait persoalan TLB. Yakni tetap berpegang pada keputusan yang sudah kita buat (Pergub, red),” tegas Nurdin saat ditemui di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/5) usai peringatan Hari Marwah Kepri ke-15.
Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, sikap tegasnya itu bukan tanpa alasan. Ia tak ingin pengelolaan listrik Batam diambil alih oleh pusat. Sebab, jika diambil alih pusat, Nurdin beranggapan tarif listrik Batam menjadi lebih mahal karena mengikuti tarif dasar listrik (TDL) PLN Persero. Menurutnya, persentase kenaikan tarif yang sudah diputuskan merupakan keputusan terbaik.
Dengan demikian, kata Nurdin, kenaikan tahap pertama tetap 30 persen dan tahap berikutnya menjadi 45 persen. Ditegaskannya lagi, keputusan yang dibuatnya juga melihat dari dua sisi.
Baik itu untuk kesejahteraan masyarakat, maupun eksistensi PLN dalam memberikan pelayanan listrik yang prima kepada masyarakat.
”Kita harus sama-sama berpikir jauh ke depan, listrik adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan saat ini,” papar Nurdin.
Ia juga mengatakan, adanya aksi protes merupakan sesuatu yang wajar. Pria yang didapuk sebagai Ketua NasDem Kepri tersebut menguraikan, pembahasan TLB sudah melalui proses yang panjang. Yakni lebih kurang satu tahun. Bahkan tarik ulur yang terjadi sudah menguras energi yang cukup banyak.
”Kita harus mengesampingkan ego sentris. Kenaikan sekarang ini, nilainya terasa lebih kecil ke depannya. Tentu bisa disiasati dengan cara berhemat dalam pemakaian energi listrik,” paparnya lagi.
Disinggung kenaikan tahap kedua sebesar 15 persen hingga total menjadi 45 persen pada Juni mendatang, Gubernur menegaskan sudah diputuskan dalam Pergub.
”Batam adalah kota yang maju, tentu lucu apabila listriknya nyala bergilir. Apalagi kekuatan keuangan PLN menyusut,” tutup Nurdin.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Kepri, Hardi Selamat Hood, yang terlibat langsung pembahasan TLB bersama PLN dan Distamben Kepri tetap mengharapkan Gubernur memperbaiki persentase kenaikan.
Dikatakannya pada prinsip mereka mendukung kenaikan TLB. Hanya saja persentasenya yang membuat masyarakat terkejut.
”Pola yang baik harusnya dilakukan dalam tiga tahap. Sehingga tidak membuat masyarakat kaget,” ujar Hardi, kemarin.
Senator dapil Provinsi Kepri itu mengatakan, meskipun kewenangan pembahasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, tetapi tidak etis kalau hanya melibatkan tripatrit. Yakni legislatif, yudikatif, dan PLN sendiri. Sementara perwakilan masyarakat tidak dilibatkan.
”Persoalan lainnya adalah tidak adanya proses sosialisasi yang dilakukan. Sekarang timingnya tidak tepat, apalagi di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu,” paparnya.
Disinggung mengenai perannya di balik terjadinya aksi protes atas kenaikan TLB, Hardi dengan tegas mengatakan dirinya bukan penyandang dana atau aktor intelektual di balik aksi tersebut. Diakuinya, dirinya memang menerima aspirasi dari masyarakat.
”Aksi yang terjadi adalah merupakan aksi spontanitas, bukan saya yang mendanainya. Kami memang punya kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat,” jelas mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut.
Masih di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, Amjon mengatakan tarif yang diberlakukan sekarang ini adalah Rp1.210 per kwh atau 30 persen dari harga sebelumnya Rp 980. Menurut Amjon, keputusan yang dibuat Gubernur adalah solusi terbaik.
”Gubernur sangat tidak sepakat kalau TLB diambil alih pusat. Masyarakat tinggal memilih, menerima keputusan sekarang ini atau mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) Nasional,” ujar Amjon.
Disebutkan Amjon, di balik kenaikan ini ada komitmen yang diharapkan kepada PLN Batam. Yakni menerangi pulau-pulau yang ada di kawasan Batam. Apabila komitmen ini tidak terlihat di akhir 2017 dan 2018, dirinya menjadi orang pertama yang memimpin aksi unjuk rasa di PLN Batam.
”Kita juga harus memikirkan kesejahteraan listrik di pulau-pulau yang ada di Batam. Karena di hinterland juga mendambakan listrik menyala 24 jam,” jelas pejabat asal Karimun tersebut. (jpg)