batampos.co.id – Pejabat Pemprov Kepri, Roma Ardadan bersama Angkatan Muda Thareqat Islam Indonesia (AMTI) terus melangsungkan aksinya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/5). Adapun tuntutannya adalah mendesak Ombudsman untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Sekda Kepri, Arif Fadilah.
“Aksi ini dilakukan sempena memperingati 15 Tahun Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap Ombudsman segera menuntaskan polemik seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Kepri,” ujar Ketua AMTI Kepri, Bahruddin Rahman dalam siaran persnya.
Menurut Bahar, pihaknya berharap Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menegakkan pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi, mampu memberikan keadilan dan menunjukkan kebenaran. Sehingga Hari Marwah Kepri tidak hanya sekedar euforia belaka.
Masih kata Bahar, Pemerintahan yang tidak tertib dalam mengelolah administrasi adalah pemerintahan sangat rentan melahirkan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tidak bisa dipandang sepele. Menyadari hal itu, harus adanya sanksi tegas bagi kepala daerah yang gagal dalam mengelola administrasi pemerintahan.
Lebih lanjut kata Bahar, pihaknya mendukung dan mendorong tim Ombudsman yang saat ini sedang bekerja untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur dan Sekda Kepulauan Riau. Hal ini penting sebab, pihaknya menduga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Sudah saatnya Pemerintah Pusat tidak lagi memberikan toleransi terhadap tata kelola pemerintahan di daerah yang sarat dengan tipu muslihat. Karena persoalan administrasi di Pemprov Kepri sangat kacau,” cetus Bahar.
Ditambahkan Bahar, adapun bentuk aksi yang dilakukan adalah berupa pentas musik perjuangan, orasi dan menyebarkan selebaran pernyataan sikap. “Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Kepri hari ini,” tutup Baharudin.(jpg)