batampos.co.id – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mendorong percepatan peralihan aset yang semula dikelola BP Batam dan akan diserahkan ke Pemko Batam. Untuk itu, dia akan memanggil Kementrian Keuangan membicarakan proses percepatan tersebut.
“Minggu depan ini, kami akan undang Kemenkeu meminta prosesnya dapat dilakukan sesegera mungkin,” kata di kantor walikota Batam, Kamis (18/5) sore.
Menurutnya, pada dasarnya semua pihak yang berkaitan telah bersepakat beberapa aset akan dialihkan. Namun dia mengatakan, niat tersebut hendaknya melalui aturan yang berlaku. “Ada enam yang pertama, lalu tujuh lagi termasuk soal jalan akan diserahkan ke pemko,” ucap dia.
Sementara itu, dalam kesempatan diskusi, beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengeluhkan kendala pembangunan dan pelayanan di Batam yang disebabkan karena aset bangunan maupun lahan masih dikuasai BP Batam.
Seperti Kepala Dinas Bina Marga, Yumasnur yang mengeluhkan pembangunan jalan juga penanganan banjir yang tersendat karena persoalan lahan. Hal ini, menurut dia sangat menganggu program infrastruktur Pemko Batam.
“Sudah lama kami minta jalan ke Pemko saja. Sekarang, kalau pemko Batam mau perbaiki jalan harus ke BP dulu, boleh nggak ini, boleh nggak itu, ini jadi persoalan. Selama ini yang kami kerjakan adalah jalan BP sebenarnya, dananya dari APBD, sampai kapan kita lakukan,” keluhnya.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Azman menegluhkan janji peralihan pemadam kebakaran yang sejak masa kepemimpinan Mustofa Widjaja. “Katanya selain pos di Duriangkang, akan diserahkan ke Pemko Batam. Diluar itu, Sagulung, Nongsa, Seipanas akan diserahakn ke Pemko. Sampai kini belum ada perkembangannya,” ucap dia.
Dalam diskusi ini, ada kesepakatan semua OPD menyusun semua keluhan dalam satu format untuk diserahkan dan akan dibahas lebih lanjut.
“Tiga hari ke depan harus sudah di atas meja kami,” kata Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad. (cr13)