Dua orang warga Batam berfoto mengambil latar belakang Welcome To Batam yang terpampang di Bukit Clara Batamkota. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang dijajikan Menko Perekonomian Darmin Nasution setahun lalu akan segera direalisasikan tahun ini. Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) tengah berada di Batam mengumpulkan data dan masukan-masukan dari berbagai kalangan sebelum kebijakan KEK diterapkan.

“Sebagaimana arahan DK, transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK akan segera dilakukan. Makanya kami ingin mendengar masukan dari pengelola kawasan industri terlebih dahulu,” kata Ketua Tim Teknis DK sekaligus Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, Kamis (18/5) di Hotel Best Western Premier (BWP) Panbil, usai meninjau Kawasan Industri Panbil.

Masukan pertama yang ia peroleh adalah penurunan ekonomi terjadi karena masalah daya saing.

“Masalah ini terkait dengan biaya logistik, salah satunya dari sisi biaya pelabuhan,” ungkapnya. “Makanya dukungan terhadap sektor logistik di pelabuhan sangat dibutuhkan.”

Lukita menilai, masalah ini terjadi karena kelemahan dari kebijakan FTZ sendiri. Dimana ketika perusahaan industri mengekspor atau mengimpor barang ke dan dari luar negeri diberikan insentif berupa pembebasan pajak dan bea masuk. Sedangkan dari Batam ke domestik dan dari domestik ke Batam malah dikenakan pajak dan bea masuk.

“Tentu ini sangat menganggu saat negara tujuan ekspor mengalami dampak dari kelesuan ekonomi global. Permintaan ekspor menurun, perusahaan kehilangan order sehingga terpaksa memangkas karyawannya,” ujar Lukita.

Padahal, ada pasar potensial dalam negeri yang bisa digarap agar industri bisa bertahan. Namun, kebijakan yang mewajibkan membayar pajak saat membawa keluar barang dari wilayah FTZ batam ke kawasan lain di Indonesia membuat industri di Batam semakin kehilangan daya saing.

Begitupun sebaliknya, bahan baku industri dari domestik ke kawasan FTZ Batam juga dikenakan pajak dan bea masuk sehingga semakin lengkap penderitaan industri di Batam saat ini.

“Tapi perubahan kebijakan tersebut tengah digodok di Kementerian Keuangan untuk industri di Batam. Seharusnya baik itu keluar maupun ke dalam nilainya harus sebanding sehingga bisa kompetitif,” jelasnya. “Nah, saat jadi KEK nanti, sangat menjamin hal tersebut.”

Lukita menambahkan prubahan menuju arah KEK menguntungkan bagi semua pihak dalam memajukan Batam. Untuk industri yang ada saat ini, pemerintah menjamin investasinya tak akan dirugikan. “Namun jika masuk KEK, maka akan diberikan insentif lebih banyak lagi,” katanya.

Selain permasalahan insentif yang dikeluhkan pengusaha di kawasan industri, masalah serius yang juga menghambat pertumbuhan ekonomi Batam adalah dualisme pemerintahan di Batam.

Namun saat berubah status menjadi KEK nanti, Lukita menjamin kewenangan wilayah kerja antara Pemko Batam dan BP Batam semakin jelas. “Dualisme itu dijamin penyelesaiannya. BP Batam akan fokus industri dan Pemko diluarnya,” katanya lagi.

Namun yang mesti dilalui sebelum menuju KEK adalah masa transisi. “Kalau KEK ada enclave-enclave. Diluar enclave itu ada aset-aset milik BP Batam. Makanya perlu masa transisi,” ungkapnya.

Masalah dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) juga menjadi fokus tim teknis DK. Baru-baru ini jadi perhatian. “BP dan Pemko harus bisa kerjasama terkait kejelasan mengenai pelayanan, khususnya IPH dan lainnya,” ujarnya.

Di luar berbagai persoalan yang membelit Batam itu, Lukita memuji program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK). Sebab, kebijakan tersebut membuat kawasan industri yang sudah berdiri mampu membangun sekaligus mengurus perizinan secara paralel.

“Di luar dari itu, ada juga masalah UWTO. Namun itu bukan kendala utama. Masalah kepastian menjadi hal yang utama untuk dibenahi,” tuturnya.

Lukita menjelaskan untuk bisa menjadi KEK, ada empat kriteria lokasi yang menjadi ketentuan utama. Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretaris Dewan Nasional KEK, Paulus Riyanto mennyebutkan; Pertama, harus mendapat dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten. Kedua, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Ketiga, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional. Keempat, memiliki batas yang jelas.

“Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK,” katanya.

Selain itu, dalam Pasal 3 Ayat 2 PP tersebut, sektor industri yang bisa dijadikan basis KEK adalah pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lainnya.

Untuk tahap pertama, pengusulan pembentukan KEK dimulai dari kesiapan lahan. “Kemudian tujuan pengembangannya. Kesiapan dukungan infrastruktur dan mempunya calon investor,” katanya.

Sedangkan mengenai badan pengelola KEK, pemerintah pusat yang menentukannya ditinjau dari segi kesiapan infrastruktur kawasan, kesiapan SDM, kesiapan perangkat pengendali administrasi. (leo)

Respon Anda?

komentar