batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertemu dengan Bupati Karimun pada Kamis (18/5). Kedatangan Kemenhub ke Karimun untuk mensurvei pembangunan Pelabuhan Malarko, yang ada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing yang terhenti pembangunannya sejak 2013.
”Dari Kemenhub menyampaikan beberapa hal seperti hasil survei terhadap Pelabuhan Malarko yang akan dilanjutkan lagi pembangunannya tahun depan. Ini merupakan murni proyek dari Kemenhub yang bersumber dari APBN dan masih belum selesai,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos, Jumat (19/5).
Anggaran untuk melanjutkan pembangunan Malarko, lanjut Aunur Rafiq akan disiapkan sekitar Rp 50 miliar.
Anggaran sebesar berdasarkan hasil survei dari Kemenhub belum mencukupi untuk menyelesaikan pelabuhan tersebut. Melainkan, diperlukan waktu dua sampai tiga tahun untuk menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Malarko.
”Saat ini, kondisi pelabuhan tersebut kondisinya baru mencapai 50 sampai 60 persen. Hanya saja, sejak awal pembangunannya tidak dari darat. Melainkan, dibangun dari tengah laut. Sehingga, kita dari pemerintah ketika itu hanya diminta untuk membuka jalan menuju ke pelabuhan,” jelasnya.
Saat ini jalan menuju ke Pelabuhan Malarko sudah siap digunakan. Jika pelabuhan tersebut selesai dari laut hingga darat, maka sudah ada akses jalannya. (san)