Selasa, 19 Maret 2024

Rp 9,6 Miliar untuk Fasilitas Pimpinan DPRD

Berita Terkait

batampos.co.id – DPRD Provinsi Kepri melalui Sekretaris DPRD Kepri memiliki anggaran fantastis yang sudah ditetapkan lewat APBD 2017. Besarnya anggaran dibeberapa pos kegiatan mendapatkan sorotan tajam. Bahkan DPRD Kepri didukung tidak mendukung program penghematan anggaran daerah.

Dari penelurusan yang dilakukan Batam Pos, melalui APBD 2017 ini, unsur Pimpinan DPRD Kepri mendapatkan pelayanan yang istimewa. Karena dimanjakan dengan fasilitas bagi pimpinan sebesar Rp9,6 miliar. Berdasarkan diskirpsi yang ditayangkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) APBD 2017 ini, anggaran diperuntukan bagi perjalanan dinas dalam daerah, belanja cetak, pengandaan dan belanja sewa sarana mobilitas darat.

Selain itu adalah belanja sewa sarana mobilitas air, belanja sewa sarana mobilitas udara, belanja akomodasi penginapan, belanja alat tulis kantor, belanja prangko, materai dan benda pos lainnya. Berikutnya adalah belanja makan dan minum kegiatan, belanja makan dan minum tamu, belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, serta belanja honorarium pantia pemeriksa atau penerima barang.

“Seperti kita ketahui dari APBD Kepri sebesar Rp3,3 triliun, Sekretariat DPRD Kepri mendapatkan bagian sebesar Rp146 miliar. Tentu anggaran tersebut turut dinikmati oleh seluruh Anggota DPRD Kepri,” ujar Akademisi Stisipol Tanjungpinang, Zamzami A Karim menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (21/5) di Tanjungpinang.

Menurut Zamzami, pemberian fasilitas bagi unsur Pimpinan DPRD Kepri merupakan memang sudah diatur peruntukannya. Masih kata Zamzami, persoalan yang selalu mengganjal adalah besaran anggaran yang diberikan. Apalagi anggaran tersebut diluar dari gaji dan tunjangan yang didapat. Sehingga akan berpotensi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan miring dari masyarakat.

“Apalagi ditengah-tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Tentu ini juga mengundang kecemburuan sosial,” papar Zamzami.

Selain anggaran fasilitas bagi pimpinan, juga sudah dibudgetkan anggaran hearing atau dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat atau agama. Berikutnya anggaran yang menjadi sorotan adalah untuk kegiatan penunjang kinerja alat kelengkapan DPRD Kepri yang nilainya Rp28 miliar. Bahkan lewat APBD 2017 DPRD Kepri juga mengadakaan pengadaan mobil dinas sebesar Rp3 miliar.

“Apalagi soal pengadaan mobil dinas, padahal Pemerintah Pusat sudah menyerukan daerah untuk melakukan penghematan anggaran. Adanya pengadaan mobil dinas, sama saja DPRD tidak mendukung program penghematan,” tutup Zamzami.

Terkait penganggaran ini, Sekwan DPRD Kepri, Hamidi masih belum memberikan respon. Lantaran nomor ponselnya sedang tidak bisa dihubungi. Sebelumnya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyerukan penghematan anggaran disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kepri. Karena kondisi keuangan daerah sedang tidak stabil.(jpg)

Update