batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov Kepri untuk segera melakukan rapat evaluasi, menyikapi kelangkaan premium yang terjadi sekarang ini. Politisi Partai NasDem tersebut juga menyayangkan lambatnya pergerakan kepala daerah. Padahal masyarakat sudah menjerit, karena harus menambah beban pengeluaran.
“TPID harus cepat merespon, sehingga bisa mencarikan solusi dengan kebijakan ini. Karena efek kejutnya sungguh luar biasa,” ujar Nyat Kadir.
Masih kata Nyat, pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke Kementerian Badan Usaha Nasional (BUMN). Karena Pertamina adalah perusahaan BUMN. Menurutnya Pertamina dalam membuat kebijakan harus berkoordinasi dengan setiap kepala daerah. Sehingga tidak terjadi salah tafsir.
“Mungkin maksudnya baik, tetapi tidak adanya penjelasan juga bisa jadi tidak baik. Sekarang ini situasi ekonomi sedang tidak stabil, artinya bukan waktu yang tepat untuk membuat kebijakan pembatasan premium,” tegasnya.
Terpisah, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina lewat rapat TPID. Menurut Lis, memang akan terjadi pengurangan kuota premium. Meskipun demikian akan dilakukan secara bertahap.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Pertamina, kita berharap ini ditinjau kembali. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat,” ujar Lis.(jpg)